Kementerian PUPR Akan Libatkan Swasta Garap Jalan Trans Papua
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji untuk melibatkan swasta dalam menggarap proyek jalan Trans Papua. Caranya dengan menggunakan skema Availibility Payment. Dengan skema ini nantinya swasta akan membangun jalan tersebut terlebih dahulu baru kemudian diganti melalui anggaran Kementerian PUPR.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie S. Moerwanto mengatakan rencananya proyek Trans Papua yang akan menggunakan skema ini adalah ruas Kenyam - Mamugu. Saat ini rencana tersebut telah disampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Saya harus izin pak Menteri PUPR, baru dapat clearance Kementerian Keuangan," kata Arie di kantornya, Jakarta, Kamis (8/2). (Baca: Kementerian PUPR Klaim 91,8% Jalan Trans Papua Sudah Terbangun)
Pelibatan swasta dengan menawarkan skema Availability Payment dilakukan agar pekerjaan proyek Trans Papua tidak lagi bergantung pada ketersediaan anggaran Kementerian PUPR dalam tahun anggaran berjalan. Dengan begitu proyek ini bisa tetap berjalan sesuai target dan tidak terlalu membebani keuangan negara.
Arie berharap rencana ini bisa disetujui dan ditargetkan proses lelangnya bisa selesai akhir tahun ini. "Kami akan lihat nanti. Penyedia jasa katakan dia harus (selesai) membangun dalam dua tahun," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mengungkapkan hingga akhir tahun 2017, sudah 3.976 kilometer (km) jalan Trans Papua yang telah terbangun. Hal ini setara dengan 91,8 persen progres pembangunan jalan yang selesai dari total panjang jalan Trans Papua 4.330 km.
