BPS Kesulitan Mendata Transaksi dan Omzet E-Commerce
Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku kesulitan mendata angka penjualan dan nilai transaksi perdagangan online (e-commerce). Penghitungan data menjadi salah satu cara pemerintah untuk menghitung indikator perekonomian lewat pertumbuhan digital.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) bakal melakukan sosialisasi lebih lanjut. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran para pelaku e-commerce untuk berpartisipasi dalam penyerahan data.
"Karena ini baru pertama kali, kami masih perlu pendekatan yang lebih kepada para pelaku untuk menyadarkan mereka bahwa data e-commerce tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga untuk pelaku usaha," kata Suhariyanto di Gedung BPS Jakarta, Kamis (14/2).
(Baca : Dobrak Jebakan Pertumbuhan 5 %¸ Pemerintah Kembangkan Ekonomi Digital)
Suhariyanto mengungkapkan pemerintah meminta data omzet perusahaan dan juga transaksi dari pelaku e-commerce. Nantinya, data itu bakal menjadi salah satu acuan pemerintah untuk melihat perilaku masyarakat terhadap konsumsi. Selain untuk, mengukur pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, penyerahan data pelaku e-commerce bisa membuat pemerintah menimbang kebijakan terkait kebutuhan konsumen yang sering dilakukan secara online. Contohnya, pariwisata lewat tiket pesawat dan hotel atau retail melalui pembelian kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti telepon genggam dan jam tangan.
Dengan begitu, pelaku usaha juga bisa memanfaatkan data sebagai acuan rencana bisnis. "Pergeseran preferensi konsumen juga penting untuk mereka," ujarnya.
Karenanya, dia mengakui BPS belum bisa merilis data pertumbuhan dalam waktu dekat.
Pemerintah terus membenahi tata ekonomi digital yang sedang berkembang pesat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan langkah ini harus ditempuh untuk menyongsong bangkitnya perekonomian dunia. Jika tidak, Indonesia bakal tertinggal dari negara lain yang lebih cepat beradaptasi. Akibatnya, keadaan ini bisa membuat Indonesia terjebak pada pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada level 5%.
Menurut Darmin, kemajuan teknologi digital merupakan satu di antara tiga kata kunci saat ini yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo untuk menggerakkan ekonomi. Dua lainnya yaitu investasi dan ekspor, upaya untuk keluar dari ketergantungan terhadap pertumbuhan konsumsi dalam negeri.
“Kalau kami hanya mengandalkan demand dalam negeri saja, akan di-punish dengan pertumbuhan ekonomi 5 – 5,5 persen,” kata Darmin dalam seminar 'Mendorong Terciptanya Inklusi Keuangan melalui Pemanfaatan Sistem Digital' di Jakarta, Rabu (13/02).
Negara lain, dia melanjutkan, sudah lebih dulu memaksimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dari ekspor dan investasi. Sedangkan Indonesia, komposisi terbesar perekonomiannya hanya konsumsi rumah tangga.
