Pihak Istana Bantah Jokowi Bertemu dengan PSI Bahas Pilpres 2019
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai-partai politik baru seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam kesempatan yang berbeda di Istana Kepresidenan merupakan silaturahmi biasa. Pertemuan tersebut tak membahas mengenai pemenangan pemilihan presiden 2019.
Pramono mengatakan pertemuan Jokowi dengan PSI dan Perindo membahas mengenai perkenalan kedua partai. "Presiden sama sekali tidak ikut dalam persoalan pembahasan yang bersifat politik atau konsolidasi atau apapun itu," kata Pramono usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3).
Pertemuan tersebut digelar setelah Jokowi menyetujui menerima pimpinan kedua parpol tersebut atas permintaan dari partai yang bersangkutan.“Jadi sama sekali tidak ada inisiatif dari Presiden,” kata Pramono kepada wartawan.
(Baca juga: Usai Dapat Nomor Urut, Parpol Ajukan Capres-Cawapres Enam Bulan Lagi)
Pramono mengatakan, pertemuan Jokowi dengan PSI dan Perindo yang merupakan partai pendukung pencalonan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2014-2019, hanya sebagai kebetulan. Pramono menegaskan, bahwa Presiden siap juga bertemu dengan pimpinan partai lain yang berseberangan dengan pemerintah seperti Partai Gerindra, atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika bermaksud melakukan silaturahmi.
Mengenai pernyataan pimpinan PSI yang menyatakan pertemuan dengan Jokowi di antaranya membahas hasil kampanye mereka di media sosial, Pramono menyebut PSI sebagai partai yang baru.
"Partai baru mungkin exciting karena selama ini kan diterima atau ke istana bukan atas nama partai peserta pemilu," kata Pramono.
Mengenai adanya pengaduan ke Ombudsman terkait pertemuan Presiden dengan pimpinan PSI, Pramono mengatakan, Jokowi selama ini sangat taat dan patuh pada aturan main, pada undang-undang, pada hal yang diatur.
Namun, pemerintah tidak menghalangi terhadap adanya pengaduan masalah tersebut. “Dalam negara demokrasi itu berbeda pendapat, monggo-monggo saja. Yang enggak boleh itu kalau melakukan fitnah, hoaks, menyebarkan kebencian dan sebagainya,” kata Pramono.
