Rumah Murah untuk PNS, Polri & TNI: Tanpa DP dan Bisa Dicicil 30 Tahun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan program rumah murah murah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Polri. Program rumah murah ini tanpa uang muka (down payment), berbunga lebih rendah dari bunga komersil dan memiliki jangka waktu pembayaran cicilan yang panjang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan yang dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan.
"Akan didukung PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri agar bisa down payment nol persen dan bunga yang rendah," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4).
Bambang memperkirakan kredit multi guna untuk program rumah murah ini akan memiliki masa cicilan hingga 30 tahun. "KPR biasanya cicilan selama 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan melewati usia pensiun," kata Bambang.
(Baca juga: Jokowi Perintahkan Ada Pembiayaan Khusus Kredit Rumah bagi PNS)
Dia menjelaskan metode cicilannya nanti akan dipotong langsung dari pembayaran gaji tiap bulannya. Namun dia mengingatkan bahwa kredit ini bukan kewajiban, hanya sekedar opsi pembiayaan yang meringankan PNS, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah.
"Jadi kalau tidak butuh rumah maka tidak usah, tapi kalau mereka butuh dimungkinkan, dan metode cicilannya langsung potong dari gaji," kata Bambang.
Bambang mengatakan, setelah pembahasan skema pembiayaan rampung, maka akan segera diadakan sosialisasi. Dia mengatakan targetnya tahun ini PNS, TNI, dan Polri dapat memanfaatkan program rumah murah.
"Kami buat tim dulu karena harus sosialisasi," ujar dia.
Bambang mengatakan, program rumah ini tidak akan bertabrakan dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang masih dalam proses. Dia mengatakan Tapera merupakan program yang disediakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sementara program rumah murah untuk PNS, TNI, dan Polri ini di atas level MBR.
"Kategori penghasilan mereka di atas MBR," kata Bambang. (Baca juga: Tabungan Perumahan Rakyat Ditargetkan Mulai Efektif April 2018).
Bambang juga menyatakan, kemungkinan program ini akan bersinergi dengan Tapera. "Apalagi Tapera juga belum mulai," ujar Bambang.
Presiden Jokowi Senin kemarin (16/4) mengadakan rapat terbatas dan OJK, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya mencari terobosan pembiayaan rumah bagi PNS, TNI, dan kepolisian. Saat ini, masih ada 945 ribu PNS, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri yang belum memiliki rumah.
Oleh karena itu, Jokowi mendorong dibentuk pembiayaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menangani masalah ini. “Saya minta perhatikan kebutuhan rumah yang layak bagi mereka,” kata Jokowi.
(Baca pula: Masyarakat Kelas Menengah Berhemat, Penjualan Rumah Melambat).
