Kemenkumhan Tak Setujui Rencana KPU Larang Eks Koruptor Jadi Caleg
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai rencana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yasonna kemungkinan tidak akan menandatangani PKPU yang telah diajukan KPU.
Yasonna menilai pelarangan mantan terpidana korupsi ikut Pileg akan membatasi hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, pelarangan itu membuat mantan terpidana korupsi akan kehilangan hak politiknya. Padahal, seharusnya pencabutan hak politik seseorang hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan ataupun UU.
Yasonna menilai PKPU bukanlah UU dan tingkatan PKPU bahkan masih berada di bawah aturan turunan UU, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
(Baca juga: Tak Didukung Jokowi, KPU Kukuh Larang Mantan Napi Ikut Pileg)
Yasonna beranggapan tiap lembaga seharusnya tak membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi dengan alasan memiliki kewenangan khusus. Jika kerap dilakukan, dia menganggap hal ini akan menjadi preseden buruk.
“Nanti OJK, BPK, BI, sudah tahu dia bertentangan dengan Undang-undang, buat saja karena suaranya sendiri. Tidak bisa begitu. Jadi kami letakkan saja secara benar,” kata Yasonna.
Alasan lainnya Yasonna menolak wacana pelarangan mantan terpidana korupsi ikut Pileg karena dia memprediksi akan banyak pihak yang menggugat. Jika nantinya KPU kalah dalam persidangan, maka akan dimintai ganti rugi.
Yasonna menilai, hal ini berpotensi menambah beban negara. “Uang KPU kan uang negara. Jadi harus melihatnya panjang,” kata Yasonna.
