Pemerintah Siapkan Draft Pembahasan Insentif Tarif Bea Masuk ke AS
Pemerintah tengah menyiapkan dokumen berisi poin pembahasan berkaitan dengan upaya lobi mempertahankan fasilitas insentif bea masuk impor (Generalized System of Preferences /GSP) produk Indonesia oleh Amerika Serikat (AS). Rencananya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama tim negisiator akan bertolak ke markas United States Trade Representative (USTR) di Washington DC, AS pada akhir bulan Juli ini.
“Kami sedang menyiapkan bahan untuk bertemu dengan pihak AS, paling lama akhir bulan Juli,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (11/7).
Meski demikian, Darmin enggan merinci apa saja isi dokumen yang akan dibawa dalam pembicaraan ke AS.
Dia menjelaskan, fasilitas GSP membuat tarif ekspor produk Indonesia ke AS menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meyakinkan AS agar tarif impor tak lagi dikenakan.
(Baca : Indonesia Berupaya Pertahankan Insentif Tarif Bea Masuk Impor AS)
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengatakan terus mengintensifkan pembicaraan dengan USTR, bersama dengan Duta Besar Indonesia di AS. Selain dengan Indonesia, AS juga melakukan review terhadap India dan Kazakhstan.
Enggar mengatakan ada 3.547 pos tarif yang terancam terdampak dalam pencabutan GSP. “Kalau dicabut, dampaknya negatif terhadap ekspor Indonesia,” ujar Enggar.
Ancaman pencabutan GSP pun terjadi karena Indonesia dinilai menghambat ekspor AS untuk beberapa komoditas. Salah satunya adalah produk hortikultura seperti apel. Namun, Indonesia telah melakukan penarikan non-tariff barier melalui sistem kuota sesuai permintaan World Trade Organization (WTO).
