Pertahankan Fasilitas Bea Masuk Impor, Pemerintah Raih Dukungan di AS
Kementerian Perdagangan menyatakan kunjungan kerja pemerintah RI ke Amerika Serikat (AS) untuk mempertahankan fasilitas bea masuk impor (Generalized Systems of Preference/GSP) produk Indonesia mendapat dukungan dari beberapa pengusaha dan parlemen AS.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menyatakan Indonesia mendapatkan dukungan dari pengusaha importir AS.
“Dukungan antara lain berasal dari United States Department of Commerce (Departemen Perdagangan AS), Vice Minister United States Department of Agriculture (Departemen Pertanian), serta anggota parlemen AS juga memberikan dukungan,” kata Kasan kepada Katadata, Rabu (1/8).
Namun, untuk hasil akhir review fasilitas GSP masih menunggu keputusan perwakilan perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) setelah mengkaji dan menimbang permintaan dan penawaran dari Indonesia.
"Keputusan akhir bakal dikeluarkan pada 2018. Sebab, USTR pasti akan melakukan pengkajian GSP untuk negara lain," ujarnya.
(Baca : Pencabutan Insentif Bea Masuk Impor AS Berpotensi Merugikan Indonesia)
Indonesia telah memberikan pendapat kepada Duta Besar USTR Robert Lightizer pada 27 Juli 2018. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya telah memaparkan kepada Lighthizer beberapa isu terkait hambatan perdagangan yang menjadi perhatian Indonesia. Contohnya, proses peninjauan ulang terhadap Indonesia sebagai negara penerima skema GSP dan pengecualian bagi Indonesia atas pengenaan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium AS.
Dia mengatakan GSP untuk Indonesia sebetulnya tak hanya ditujukan untuk kepentingan industri di Indonesia, tetapi juga juga untuk kepentingan industri AS. “Karena terkait proses produksi domestik mereka, jadi sebetulnya ini kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Enggar.
Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS. Produk-produk Indonesia yang selama ini diekspor dengan memanfaatkan fasilitas GSP antara lain karet, ban mobil, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.
Pada 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai US$ 1,9 miliar. Angka ini rupanya masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar US$ 5,6 miliar; Thailand US$ 4,2 miliar; dan Brasil US$ 2,5 miliar.
