Komisaris Minta Posisi Direktur Utama Pertamina Tak Sering Berganti

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

Rabu 29/8/2018, 13.43 WIB

Sejak pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla posisi Direktur Utama termasuk pelaksana tugas sudah berganti tiga kali.

Pertamina
Katadata | Arief Kamaludin

 

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tanry Abeng meminta kepada Pemerintah agar tidak sering mengganti posisi direktur utama. Hal itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang digelar Rabu (29/8).  

Menurut Tanry, direktur utama yang sudah terpilih harus diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaannya. "Biar dia bisa tanggung jawab dan jelas. Jangan satu atau dua tahun ganti. Saya sebagai komisaris minta secara khusus di RUPS diberi kesempatan direksi khususnya Direktur Utama untuk lima tahun," ujar dia di Jakarta, Rabu (29/8).

Jika melihat BUMN di luar negeri seperti di Malaysia, mereka memberikan masa jabatan kepada Direktur Utama hinga 15 tahun. Jadi, Kementerian BUMN diharapkan tak lagi mengganti dengan cepat direksi yang baru dipilih.

Di sisi lain, pekerjaan rumah Direktur Utama Pertamina saat ini juga banyak, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pembangunan kilang minyak yang harus bisa dipercepat. "Pertamina seperempat abad ketinggalan, sumber daya manusia terabaikan, maka saya usulkan ke dewan komisaris, agar dirut definitif tidak diganti-ganti," ujar dia.

Adapun, dalam RUPS tersebut, Nicke Widyawati diangkat menjadi Direktur Utama definitif. Posisi ini sudah kosong kurang lebih empat bulan sejak Elia Massa Manik dicopot.

Menurut Tanry dirinya cukup intens berkomunikasi dengan Nicke dan sudah mengetahui kinerjanya dengan baik. Ia pun merekomendasikan Nicke menjadi pengganti Elia Massa Manik lantaran kemampuannya memimpin perusahaan.

Dengan adanya dirut definitif, Pertamina bisa mengambil keputusan strategis. Misalnya dalam mengelola Blok Rokan diperlukan kepemimpinan definitif.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan sesuai Undang-undang BUMN periode direksi menjabat maksimal lima tahun. Namun selama 5 tahun itu bisa saja direksi BUMN diganti apabila diperlukan evaluasi sehingga bisa diberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya permintaan Komisaris Utama Pertamina itu, Fajar berharap ke depan tidak ada pergantian direksi secara tiba-tiba. "Khusus di Pertamina dan ke depannya, diharapkan tidak ada pendadakan pergantian direksi," kata dia.

Sejak era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjabat 2014 lalu, sudah tiga kali mencopot Direktur Utama Pertamina. Awalnya, Direktur Utama Pertamina terpilih adalah Dwi Soetjipto yang dilantik pada 28 November 2014. Namun Masa kepemimpinan Dwi tak lama, pada 3 Februari 2017 ia diberhentikan oleh Kementerian BUMN.

Lalu posisi direktur utama Pertamina lowong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (plt) Yenni Andayani. Pada Maret 2017, Kementerian BUMN melantik Elia Massa Manik. Namun nasib Elia di Pertamina hanya sampai satu tahun, sebab pada April 2018 dirinya dicopot oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

(Baca: Petinggi BP dan Jasa Marga Masuk Jadi Direksi Pertamina)

Alhasil posisi Direktur Utama Pertamina kembali kosong dan Nicke ditugaskan menjadi pelaksana tugas menggantikan Elia. Barulah pada hari ini, Rabu (29/8) Nicke ditetapkan menjadi direktur utama definitif.

Reporter: Anggita Rezki Amelia

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha