Pemerintah Jamin Penentuan Direksi Pertamina Bebas Kepentingan Politik
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku tidak ada unsur politik ketika merombak direksi PT Pertamina (Persero). Semua proses penentuan direksi baru perusahaan pelat merah itu berdasarkan penilaian yang transparan.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan penentuan direksi Pertamina tersebut melalui proses penilaian dan evaluasi yang tidak sembarangan. "Saya yakinkan tidak ada kepentingan politis dalam pengangkatan direktur yang baru," kata dia di Jakarta, Rabu (29/8).
Nicke memang terpilih menjadi Direktur Utama Pertamina sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Namun, menurut Fajar, sebelum sampai ke tangan Jokowi, panggilan akrab Presiden, ada proses dan tahapannya.
Tahapan pertama yakni harus memenuhi aspek dari sejumlah penilai independen. Kedua, harus memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang akan dipimpin. Sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi direktur utama BUMN.
Nicke juga harus bersaing dengan beberapa kandidat lain yang juga disodorkan menjadi calon Direktur Utama Pertamina. "Itu yang kita lakukan selama ini, baru evaluasi," ujar dia.
Nicke mengikuti seleksi Direktur Utama Pertamina berdasarkan pemilihan dari pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN. Jadi, Nicke bukan mencalonkan diri secara personal.
Di tempat yang sama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pun membantah ada unsur politik terkait penetapan Direktur Utama Pertamina. "Tidak ada. Ini tugas dari negara harus dijalankan, di mana pun dan sebagai apapun, karena saya memutuskan bekerja di BUMN," kata dia.
Ia mengatakan setidaknya ada tiga hal yang menjadi pekerjaan jangka pendek yang akan diselesaikan lewat kepemimpinannya di Pertamina. Pertama, mengurangi impor minyak. Kedua, percepatan kilang. Ketiga, penerapan biosolar B20.
Selain Direktur Utama, Pertamina juga merombak Direktur Hulu yang selama ini dijabat Syamsu Alam ke Dharmawan Samsu yang merupakan Head of Country BP. Posisi lain yang dirombak adalah Kushartanto Koeswiranto.
(Baca: Petinggi BP dan Jasa Marga Masuk Jadi Direksi Pertamina)
Pekerjaan Rumah Nicke
Menurut Dosen Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, setelah menjadi orang nomor 1 di Pertamina, Nicke harus melakukan beberapa agenda mendesak mengamankan program Presiden. Di antaranya tidak menaikkan harga Premium dan Solar, serta menjaga agar tidak terjadi kelangkaan BBM di seluruh wilayah Indonesia.
Kemudian Nicke harus memperbaiki sistem distribusi gas 3 kilogram (kg) subsidi agar tepat sasaran. Lalu mengimplementasikan kebijakan BBM Satu Harga. Mempercepat pembangunan kilang minyak untuk mengurangi impor.
Di hulu, Nicke harus melakukan optimalisasi lifting di blok terminasi. Selanjutnya, Pertamina juga harus masuk di blok baru sehingga ke depan lifting dapat ditingkatksn di atas satu juta barel per hari
Nicke juga harus segera menyelesaikan integrasi holding migas. Selain itu, holding Migas harus mampu menurunkan harga gas di dalam negeri hingga menjadi $ 6 per mmbtu
Tanpa melakukan agenda-agenda tersebut, dikhawatirkan Nikcke akan mengalami nasib serupa dengan Direktur Utama Pertamina sebelumnya. “Nicke bisa dicopot sebelum berakhir periode kepemimpinan di Pertamina,” ujar Fahmy.
