2.530 Fasilitas Kesehatan Belum Ikut Rujukan Online BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapati, masih ada sekitar 11% Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum mengakses aplikasi rujukan online Primary Care. Hal ini terungkap dalam uji coba tahap pertama digitalisasi rujukan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin menjelaskan, mayoritas FKTP belum mengakses Primary Care, karena terkendala jaringan komputer dan komunikasi data (Jarkomdat). “Ada 6% yang sama sekali belum ada jarkomdat,” katanya ketika ditemui di Jakarta, Senin (3/9).
Tercatat, dari total 22.467 FKTP yang ada, masih ada 2.530 FKTP yang belum mengakses aplikasi Primary Care secara realtime. Namun, karena kendala infrastruktur penunjang, FKTP masih dimungkinkan menggunakan rujukan manual sampai tersedianya jarkomdat ada di wilayah itu.
(Baca: BPJS Kesehatan Akan Seleksi Performa Rumah Sakit terkait Pembiayaan)
BPJS Kesehatan tidak tinggal diam dengan masalah ini. Mereka berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam upaya menyediakan infrastruktur penunjang Jarkomdat. Menurut Arief, Kementerian Kominfo sangat mendukung hal ini, maski belum ada program khusus yang disiapkan oleh mereka dalam menyediakan infrastruktur jarkomdat.
“Kami (BPJS Kesehatan dan Kementerian Kominfo) punya keinginan yang sama, bahwa seluruh Indonesia itu bisa terhubung dengan jaringan komunikasi yang baik. Sebetulnya, itu juga menjadi data input (untuk Kementerian Kominfo) bahwa ada kondisi-kondisi seperti ini,” kata Arief.
Sementara, 5% FKTP yang belum mengakses Primary Care namun wilayahnya memiliki jarkomdat, dikatakan oleh Arief, jarkomdatnya masih belum stabil. Meski sudah ada jarkomdat, namun FKTP tersebut dianggap piha BPJS Kesehatan sebagai wilayah yang tidak memiliki jarkomdat.
(Baca: Bank Syariah Mandiri Talangi Tagihan Klaim Rumah Sakit BPJS Kesehatan)
Menurut Arief permasalahan ini terjadi karena beberapa kondisi, seperti skema Jarkomdat yang kecepatannya tidak besar atau pun adanya masalah pada jaringan di internal mereka sendiri. “Itu kan akan berpengaruh pada kecepatan mereka mengakses data,” katanya.
Wilayah dengan persentase paling besar yang tidak tersedia Jarkomdat yaitu wilayah Papua – Papua Barat (Papabar). Padahal di wilayah tersebut jumlahnya paling sedikit, hanya 735 FKTP. Dari jumlah tersebut, baru 218 FKTP saja yang sudah memiliki mengakses aplikasi Primary Care, sedangkan 70,3% sisanya belum bisa karena tidak memiliki Jarkomdat.
“Harapannya tahun ini sudah bisa (mengakses Primary Care) seluruhnya. Tapi, sangat tergantung dari kondisi infrastruktur yang ada,” kata Arief menambahkan.
Digitalisasi rujukan JKN-KIS melalui aplikasi Primary Care memungkinkan pembaruan data pasien secara langsung (realtime) dan sarana pada tiap FKTP peserta JKN-KIS. FKTP perlu memasukkan basis data (database) pelayanan obat-obatan, penunjang diagnosis, dan rujukan.
