Menteri PUPR Minta Produsen Aspal Lokal Pasok Proyek Infrastruktur
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta produsen aspal memenuhi kebutuhan aspal dalam proyek infrastruktur. Hal ini lantaran sebagian besar aspal untuk pekerjaan infrastruktur masih dipenuhi dari impor.
Dari data Kementerian PUPR, pasokan aspal nasional tahun ini diprediksi mencapai 344,1 juta ton. Sedangkan permintaan aspal nasional telah mencapai 1.8 miliar ton. “Jadi tergantung produsen, kami hanya pasar. Tapi berapa pun produksi akan kami serap,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/4). Basuki hadir dalam rapat untuk merespons kondisi pelemahan rupiah saat ini.
Lantaran aspal ini, Basuki menyebut penggunaan komponen lokal proyek Direktorat Jenderal Bina Marga menjadi salah satu yang paling rendah, yakni 78,4% pada tahun lalu. “Bina Marga kecil karena aspal,” kata Basuki. (Baca: Kementerian PUPR Sukses Ubah Sampah Plastik Jadi Aspal)
Sedangkan proyek Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjadi yang terbesar penggunaan komponen lokalnya yaitu 96,6%. Adapun persentase kandungan lokal proyek Cipta Karya dan perumahan mencapai 94,3% serta 76,6%,
Dengan angka-angka tersebut Basuki menegaskan tidak ada proyek infrastruktur PUPR yang ditunda. Apalagi menurutnya tidak banyak proyek kementerian infrastruktur ini yang menggunakan valuta asing.
Cerita berbeda dialami proyek PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini telah ada proyek infrastruktur dua BUMN tersebut yang berpotensi untuk ditunda.
Meski begitu, pemerintah belum memutuskan proyek apa saja yang akan mengalami penundaan, lantaran masih dibahas. “Dalam dua atau tiga hari akan selesai pembahasannya,” ujar dia. (Baca: Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Opsi Pengurangan Impor Migas)
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyatakan akan meningkatkan penggunaan komponen lokal pada proyek infrastruktur di kementeriannya. Langkah ini diambil untuk mengurangi impor yang membebani neraca pembayaran Indonesia.
Ada tiga proyek yang disasar oleh Kementerian Perhubungan. Ketiga infrastruktur tersebut adalah proyek Pelabuhan Patimban, Proyek Kereta Semicepat Jakarta - Surabaya, serta Proyek Mass Rapid Transit East - West Jakarta. Menurut Budi penggunaan komponen lokal pada tiga proyek ini masih bisa ditambah.
