Pelemahan Rupiah Dinilai akan Mengerek Utang Pemerintah
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) patut diwaspadai karena berdampak kepada utang pemerintah. Semakin jauh posisi kurs rupiah di pasar terhadap asumsi dalam APBN bakal menambah beban utang.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, setiap pelemahan Rp 100 per dolar AS terhadap asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka total utang bakal meningkat sekitar Rp 10 triliun - Rp 12 triliun.
"Kurang lebih setiap melemah Rp 100 ada potensi kenaikan tersebut," katanya kepada Katadata.co.id, Kamis (13/9). Tapi imbas dari penguatan greenback alias dolar AS terhadap besaran utang dinilai relatif kecil karena pemerintah mengurangi porsi utang valas.
(Baca juga: Sri Mulyani: APBN Tetap Sehat Meskipun Rupiah Semakin Loyo)
Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Sulistyo menuturkan, pelemahan rupiah sepanjang tahun ini mencapai 9% sehingga beban utang pemerintah juga akan meningkat pada kisaran yang sama.
"Asumsi (kurs rupiah) di dalam APBN Rp 13.400 sementara posisi rupiah saat ini Rp 14.840 per dolar AS. Selisih dari asumsi tersebut Rp 1.440 dikalikan dengan total utang valas, itu selisih yang harus ditanggung pemerintah" ujarnya.
Kendati demikian, pemerintah diyakini tetap mampu membayar utang karena depresiasi rupiah turut mengerek pendapatan. Sumber penerimaan negara yang berpotensi meningkat adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pajak minyak dan gas bumi.
(Baca juga: Penerimaan Negara Per Agustus Naik 18,4%, Defisit Anggaran Membaik)
Jumlah utang pemerintah per Juli tahun ini sebesar Rp 4.253,02 triliun, dari jumlah ini sekitar Rp 1.804,42 triliun berupa valas. Nilai utang yang jatuh tempo pada tahun ini sejumlah Rp 395,97 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pelemahan rupiah membuat belanja negara meningkat lantaran ada kenaikan bunga utang. "Kalau yield Surat Perbendaharaan Negara (SPN) meningkat, ongkos bayar utang lebih tinggi," katanya.
Namun, pemerintah meyakini bahwa dampak penguatan dolar AS terhadap kenaikan pendapatan lebih signifikan dibandingkan dengan imbasnya kepada lonjakan belanja negara.
