Musim Kampanye Pilpres Tiba, Bolehkah Jokowi Tetap Berbagi Sepeda?
Periode kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2019 dimulai sejak Ahad kemarin. Masa ini ditandai usai Komisi Pemilihan Pemilu menetapkan nomor urut bagi dua pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Lalu, di musim kampanye tersebut, bolehkah Jokowi tetap membagi-bagikan sepeda dalam sejumlah acara sebagaimana yang ia lakukan selama ini?
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengatakan Presiden Jokowi masih boleh membagikan sepeda kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja. Sebab, pembagian sepeda tersebut bukan dalam rangka kampanye.
(Baca juga: Dua Pengusaha Muda Perkuat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin)
Berbagi sepeda tadi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Alhasil, hal tersebut tak melanggar aturan kampanye. “Kalau sebagai presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau tetap bekerja sebagaimana mestinya,” kata Wahyu di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9).
Menurut Wahyu, publik harus menyadari bahwa Jokowi tetap menyandang statusnya sebagai presiden meski menjadi peserta Pilpres 2019. Masyarakat perlu membedakan posisi Jokowi ketika bekerja sebagai presiden dan saat berkampanye sebagai calon presiden.
Apalagi, ujar Wahyu, Jokowi tidak bisa kehilangan hak-haknya sebagai presiden, termasuk ketika berkampanye. Menurutnya, hak protokoler, keamanan, kesehatan, serta fasilitas melekat pada diri Jokowi. “Jadi sedetik pun itu tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain dalam keadaan normal,” kata Wahyu.
(Baca pula: Ma'ruf Amin Berfokus Gaet Pemilih di 10 Lumbung Suara Muslim)
Selasa pagi lalu, ketika membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat di lapangan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jokowi tak lagi membagikan sepeda. Biasanya, mantan Wali Kota Solo itu memberikan sepeda bagi warga yang berani naik ke panggung dan menjawab kuis yang ia sampaikan.
Menurut Jokowi, kebiasaan membagikan sepeda akan dihindari selama masa kampanye Pilpres 2019. Hal tersebut untuk menghindari polemik selama kontestasi politik berlangsung. “Kalau aturannya masih belum jelas, nanti malah menimbulkan polemik. Saya kira kami hindari lebih baik,” kata Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (25/9).
