Walhi Gugat BKPM Terkait Izin Tambang di Aceh
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggugat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan dengan nomor 241/g/lh/2018/ptun-jkt ini terkait Surat Keputusan (SK) Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT Emas Mineral Murni (EMM), di Nagan Raya Aceh.
Tim Otoritas Tolak Tambang Muhammad Reza Maulana mengatakan gugatan itu dilayangkan karena ada cacat hukum pemberian izin tambang tersebut. Sehingga meminta izin tersebut dicabut. "Ada ketetuan-ketentuan hukum yang dilanggar, karena ada celah yang diberikan izin oleh kepala BKPM," kata dia, di Jakarta, Senin (15/10).
EMM memperoleh izin penanaman modal dari BKPM pada 11 Juni 2011. Lalu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang dikeluarkan oleh Bupati Nagan Raya pada 15 April 2013, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan BKPM pada 19 Desember 2017.
Pelanggaran pertama dari yang dilakukan EMM terkait Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Perusahaan ini sebenarnya hanya memiliki izin Amdal seluas 3.000 hektare. Namun, operasionalnya bisa mencapai 10.000 hektar, yang mencakup dua kabupaten, yakni Nagan Raya, dan Aceh Tengah. "Amdal harusnya sama," kata Reza.
Kedua, wilayah tambang itu berada di kawasan hutan lindung Gunung Leuser. Alhasil, masyarakat menolak keberadaan tambang tersebut karena khawatir dapat merusak ekosistem hewan dan tumbuhan. Wilayah tersebut juga menjadi situs sejarah, karena adanya makam kramat para ulama Aceh.
