Nasib Konsumen Meikarta Terombang-Ambing Kasus Suap di KPK
Kasus dugaan suap izin megaproyek Meikarta yang menyeret petinggi Lippo Group dan Bupati Bekasi menyisakan persoalan. Sejumlah konsumen hunian vertikal itu kini banyak yang merasa tak jelas nasibnya dan diliputi kekhawatiran akan kelanjutan pembangunan proyek, terlebih telah menyelesaikan transaksi awal jual beli.
Seperti yang dirasakan Rizky Patria, pengusaha 27 tahun ini telah membayarkan uang muka sebesar Rp 36 juta untuk pembelian dua unit apartemen Meikarta berukuran 36 meter persegi.
Rizky berencana menarik kembali uang muka yang sudah ia bayarkan setelah persyaratan KPA miliknya mendapat penolakan dari perbankan dan kasus Meikarta mencuat ke permukaan. Namun, setelah surat penolakan kredit perbankan muncul, sales Meikarta menurutnya tidak berinisiatif mengembalikan uang.
Menurutnya, dalam transaksi jual-beli, Meikarta punya hak untuk melakukan perubahan syarat dan kondisi pembatalan pembelian dan pengembalian uang muka. "Tapi sekarang syaratnya berubah jadi kalau perjanjiannya batal, uangnya dianggap hangus," ujar Rizky.
Dia pun berupaya mengalihkan pengajuan pembelian apartemen kepada perbankan lain. Tetapi upayanya itu kembali mendapat penolakan perbankan. Dengan adanya kasus suap Meikarta, Rizky kini hanya pasrah terhadap kelanjutan pembangunan proyek apartemen ambisius tersebut.
(Baca: Sofyan Djalil Sebut Meikarta Hanya Dapat Izin 84,6 Hektar)
Senada dengan Rizky, Yehezkiel Sihombing, karyawan swasta. Meski sempat curiga soal rumor ketidakjelasan lahan, meski akhirnya dia membayarkan juga uang senilai Rp 29 juta untuk transaksi pembelian apartemen dengan rincian biaya uang muka sebesar Rp 18 juta dan tambahan biaya Rp 11 juta.
Hingga kini, Yehezkiel dan keluarganya masih menunggu kabar dari sales Meikarta yang melakukan negosiasi dan transaksi. Dia juga hanya berharap uangnya bisa segera kembali.
Handayani, karyawan swasta yang bekerja di perusahaan di bilangan Kelapa Gading ini juga mengaku pasrah terhadap kasus yang membelit Grup Lippo itu. Bersama dengan seorang temannya yang kini berdomisili di Amerika Serikat, Handayani memborong tiga unit apartemen pada awal 2017.
Mengenai kelanjutan proyek Meikarta yang terombang ambing di tengah sengkarut kasusnya ini, dia pun hanya bisa pasrah, uang muka ratusan juta dan cicilan apartemen yang sudah berjalan beberapa bulan ini belum jelas nasibnya. Meski begitu dia mengaku belum berencana melakukan refund atau pengembalian dana.
"Saya sih yakin proyek ini tidak akan mangkrak. Kalaupun Lippo tak mau melanjutkan, pasti akan banyak developer yang mau mengambil alih karena saya lihat infrastruktur penunjangnya beberapa sudah banyak yang siap," kata dia.
Sementara itu, Abdurrachman Fachrozzy, pegawai swasta. merasa beruntung karena urung melakukan pembelian apartemen dari pengembang Meikarta. "Izinnya tidak jelas, hampir saja tertipu," kata Fachrozzy.
Promosi Tetap Jalan
Meski didera kasus, majamen Meikarta rupanya masih tetap melakukan kegiatan promosi guna menjaring pembeli. Seperti Katadata.co.id lihat sore tadi di pusat perbelanjaan di bilangan Semanggi, Jakarta.
Dua buah booth dan perangkat meja-kursi masih terpajang manis di lantai 1 mall. Beberapa tenaga penjual masih tampak berada di sekitar booth. Meski agak berbeda, beberapa di antaranya tampak hanya duduk santai di kursi dan tidak terlihat agresif membagikan brosur atau menawarkan produk tersebut ke konsumen.
(Baca juga: Terbongkarnya Suap dalam Sengkarut Izin Megaproyek Meikarta
Menyadari kehadiran Kadatadata.co.id yang berdiri tak jauh dari lokasi, seorang sales perempuan pun menghampiri dan mulai menyodorkan brosur.
"Beli 1 unit apartemen uang mukanya 0% kalau belum punya cicilan properti," kata sales Meikarta bernama Anisa (bukan nama sebenarnya).
Tak sampai disitu, jurus promosi pun mulai dilontarkan, seperti iming-iming bonus 2 Air-Conditioner (A/C) untuk pembelian 1 unit apartemen dengan fasilitas dua kamar tidur. Apartemen tipe 42 meter persegi dibanderol dengan harga Rp 360 juta dengan penawaran kredit sebesar Rp 4,1 juta per bulan selama 15 tahun.
Menurutnya, program DP 0% berlaku bulan Oktober, dia pun membantah strategi ini dilakukan untuk menjaring pembeli setelah kasus suap. "Kalau dulu belinya harus 15% uang mukanya," ujarnya.
Dia juga menjanjikan Kredit Pembayaran Apartemen (KPA) langsung bisa didapatkan jika pembeli setuju untuk memboyong unit apartemen Meikarta. Katadata pun sempat melirik sebuah banner milik salah satu perbankan asing yang menawarkan program pengurusan KPA selesai hanya dalam 1 hari.
(Baca juga: KPK Duga Suap Pejabat Lippo ke Bupati Bekasi untuk Dapat IMB Meikarta)
Sadar produk propertinya kini sedang jadi sorotan, Anisa pun terus mencoba meyakini kami bahwa proyek masih tetap berjalan sambil menunjukkan video progres pembangunan proyek per 10 Oktober 2018. Menurutnya, kasus suap merupakan tindakan oknum perusahaan untuk menggoyang proyek berskala besar.
Anisa menyatakan baru bergabung dengan tim sales Meikarta pada bulan lalu dengan komisi penjualan sebesar Rp 2 juta per unit ditambah insentif sebesar Rp 1 juta. Sehingga dia mengaku tak tahu menahu soal rumor perusahaan, termasuk ketika Katadata.co.id tanya mengenai izin pembangunan lahan baru mencapai 84,6 hektare dari yang semula diklaim lebih besar. "Izin lahannya sudah lengkap kok," katanya kikuk.
