Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Politikus Sontoloyo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa tidak seharusnya semua hal dikaitkan dengan politik. Termasuk, rencana pemerintah untuk meluncurkan program dana kelurahan mulai tahun depan.
Untuk itu, ia pun mengingatkan kepada masyarakat untuk bijak menyikapi politisi yang gemar menggoreng isu. “Banyak politikus yang baik-baik, tapi banyak juga politikus yang sontoloyo. Saya ngomong apa adanya saja," kata Jokowi pada acara pembagian sertifikat tanah untuk rakyat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, (23/10).
Kepala Negara meyakini masyarakat sekarang sudah semakin matang dan pintar dalam berpolitik. Namun, demikian, ia tetap berpesan agar masyarakat bisa menyaring informasi-informasi dan memilah mana yang benar dan mana yang salah.
"Jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita," ujarnya.
Jokowi menyatakan bahwa dana kelurahan diberikan untuk memperbaiki kampung dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. "Tapi kok ramai? Ini dana untuk rakyat kok, untuk memperbaiki kampung, kok malah jadi ramai.”
(Baca juga: Pendukung Jokowi dan Prabowo Setuju Media Sosial Bersih dari Hoaks)
Jokowi pun mengaku heran jika kebijakan itu dihubungkan dengan politik. “Jangan sedikit-sedikit dihubungkan dengan politik,” ujarnya. Ia menambahkan, “Padahal kehidupan tidak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya. Semua ada. Kenapa semua hal selalu dihubungkan dengan politik?" ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan perubahan komposisi dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Rencananya, anggaran dana desa yang semula Rp 73 triliun akan diubah menjadi Rp 70 triliun.
"Sebanyak Rp 3 triliun untuk dana kelurahan karena selama ini muncul adanya suatu unsur kecemburuan katanya 'kenapa hanya desa saja yang dapat dana'," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR pekan lalu.
Beberapa pihak kemudian mengkritisi kebijakan ini. Kubu oposisi misalnya, menyebut dana kelurahan sebagai upaya pemerintah merebut simpati masyarakat menjelang pemilu.
