Realisasi Investasi Turun, Ini Pembelaan Pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan realisasi investasi langsung pada kuartal ketiga 2018 sebesar Rp 173,8 triliun, turun 1,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 176,6 triliun. Penurunan tersebut imbas realisasi penanaman modal asing (PMA) yang anjlok.
Melihat data tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hal itu bukan karena kurangnya kebijakan proaktif dari pemerintah, namun lebih disebabkan kondisi ekonomi dunia yang belum stabil. “Ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing, siapa yang mau berfikir investasi kalau begini?” kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/10).
(Baca: Investasi Turun, Bappenas Sebut Ada Masalah Perizinan & Faktor Pemilu).
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai sudah banyak kebijakan proaktif dari pemerintah untuk menjaga investasi. Sebagai contoh yakni pembentukan sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik alias Online Single Submission (OSS).
Upaya lain yakni menjaga rasa aman para investor dengan membuat stabilitas di bidang politik dan keamanan. “Lalu efisiensi agar tidak terjadi biaya ekonomi yang bengkak. Infrastruktur kami benahi, listrik kami kasih akses,” kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, menurunnya realisasi investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Karena itu, banyak negara yang telah memberikan kemudahan untuk investasi. Efeknya, jika iklim investasi di negara lain lebih menjanjikan, investor akan datang ke sana. Atas dasar ini pula pemerintah terus memperbaiki iklim investasi.
Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong menilai turunnya realisasi investasi di kuartal ketiga kemarin tak hanya disebabkan dari pihak eksternal, melainkan internal Indonesia. Eksekusi dan implementasi kebijakan pro-investasi yang masih kurang menjadi salah satu penyebabnya.
Menurutnya, realisasi investasi saat ini merupakan panen dari upaya tahun lalu. Jika implementasi kebijakan pro-investasi tahun ini masih kurang untuk mendatangkan investasi, bukan tidak mungkin tahun depan realisasi investasi tetap menurun.
Insentif libur pajak atau tax holiday, misalnya, dia anggap kurang merangsang bagi investor karena hanya mencangkup 3 persen dari subsektor ekonomi. Untuk itu, Thomas berharap penerapan tax holiday bisa lebih luas lagi sektornya agar semakin menarik bagi investor.
Selain itu, perlu upaya pemerintah untuk mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang mungkin berdampak pada realisasi investasi ke depan. “Antisipasi ini untuk mencegah para investor menarik kembali modal yang telah diinvestasikan melalui pasar modal ataupun pasar uang,” kata Thomas.
Secara rinci, realisasi PMA sebesar Rp 89,1 triliun pada twirulan tiga, anjlok 20,2 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 111,7 triliun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp 84,7 triliun atau melesat 30,5 persen dibandingkan periode 2017 sebesar Rp 64,9 triliun.
(Baca: BKPM Catat Realisasi Investasi Asing Kuartal III Anjlok 20%).
Lima lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar yaitu, Jawa Barat senilai Rp 29,3 triliun atau 16,8 persen dari total investasi. Lalu DKI Jakarta senilai Rp 26,2 triliun (15,1 persen) dan Banten Rp 16,1 triliun (9,3 persen). Kemudian Jawa Tengah dengan nilai Rp 14,3 triliun (8,2 persen) dan Jawa Timur Rp 11,5 triliun (6,6 persen).
Sedangkan lima sektor usaha dengan realisasi investasi terbesar yaitu, transportasi, gudang, dan telekomunikasi senilai Rp 30,4 triliun atau 17,5 persen dari total investasi. Kemudian sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp 28,6 triliun (16,5 persen) dan sektor pertambangan Rp 16,1 triliun (9,3 persen). Di belakangnya sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran senilai Rp 13,6 triliun (7,8 persen) dan sektor industri makanan sebesar Rp 13,3 triliun (7,6 persen).
Sementara itu, lima besar negara asal PMA adalah Singapura sebesar US$ 1,6 miliar atau 24,2 persen dari total PMA. Lalu Jepang US$ 1,4 miliar (21,2 persen), Hong Kong US$ 0,5 miliar (7,6 persen), Malaysia US$ 0,5 miliar (7,6 persen), dan Tiongkok US$ 0,5 miliar (7,6 persen).
