BPS: Angka Kemiskinan Indonesia Lebih Rendah versi Metode Bank Dunia
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat pengukuran angka kemiskinan Indonesia akan lebih rendah bila menggunakan metode Bank Dunia. BPS menggunakan metode pengeluaran per kapita berdasarkan komoditas, sedangkan Bank Dunia menggunakan metode keseimbangan kemampuan berbelanja (Purchasing Power Parity).
Kepala BPS Suhariyanto menyatakan untuk menentukan masyarakat kategori miskin, BPS mengenakan batasan pengeluaran sebesar Rp 401.220 ribu per bulan, menurut hitungan September 2018. "Ini adalah pendapatan per kapita, rata-rata keseluruhan," kata Suhariyanto di Jakarta, Rabu (31/10).
Menurutnya, kritik yang pernah dilontarkan Rizal Ramli tentang data BPS tentang pengeluaran harian penduduk miskin sebesar Rp 13 ribu dinilai tidak valid. Sebab, dia tidak membandingkan data pengeluaran masyarakat antardaerah.
(Baca: Didorong Bansos, Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Disebut “Semu”)
Seperti, garis kemiskinan di DKI Jakarta sekitar Rp 3 juta per bulan, tidak terlampau jauh dengan Upah Minimum Pegawai Rp 3,6 juta. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, garis kemiskinannya Rp 2,12 juta, masih di atas UMP di NTT.
Karenanya, dia menekankan data tak boleh disalahgunakan tanpa telaah yang dalam. "Tantangannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan garis kemiskinan kepada masyarakat," ujar Suhariyanto.
