Tiga Indikator Penyebab Peringkat Kemudahan Usaha di Indonesia Turun
Peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2019 turun satu peringkat ke posisi 73 dari 190 negara karena tiga indikator yang mendapat skor rendah. Ketiga indikator tersebut adalah penegakan kontrak, pendaftaran properti, dan izin konstruksi.
Menurut Analis Bank Dunia Erick Tjong, Indonesia mendapatkan skor 47,23 untuk indikator penegakan kontrak. Indikator pendaftaran properti mendapat skor 61,67 sedangkan izin konstruksi meraih skor 66,57. Penilaian ini dilakukan berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia di dua kota besar di Indonesia, yakni Jakarta dan Surabaya.
Proses penegakan kontrak atau penyelesaian perselisihan komersial di pengadilan negeri di Jakarta rata-rata memakan waktu 390 hari sedangkan di Surabaya 450 hari. Hal ini menunjukkan waktu untuk menyelesaikan perselisihan komersial di Indonesia lebih cepat dibandingkan rata-rata di Asia Timur Pasifik selama 581,1 hari.
Namun, biaya penegakan kontrak di kedua kota ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Timur Pasifik. Rata-rata biaya penegakan kotrak di Jakarta mencapai 74% dari nilai klaim (claim value) sedangkan di Surabaya sebesar 57% dari nilai klaim. Padahal, rata-rata biaya untuk proses serupa di Asia Timur Pasifik hanya 47,2% dari nilai klaim.
Untuk proses pendaftaran properti, rata-rata waktu yang dibutuhkan di Jakarta mencapai 25 hari sedangkan di Surabaya 37 hari. Hal ini lebih cepat dibandingkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan properti di Asia Timur Pasifik yang mencapai 72,6 hari.
Sayangnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus pendaftaran properti di Indonesia jauh lebih mahal. Di Jakarta, rata-rata biayanya mencapai 8,4% dari nilai rumah sedangkan di Surabaya sebesar 8%. Di Asia Timur Pasifik, rata-rata biaya untuk mengurus pendaftaran properti hanya 4,5% dari nilai properti.
Dari sektor izin konstruksi, Bank Dunia mencatatkan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan konstruksi di Jakarta selama 191 hari dengan biaya 4,6% dari nilai bangunan (warehouse value). Sedangkan di Surabaya, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan selama 232,5 hari dengan harga 3,8% dari nilai bangunan.
Di Asia Timur Pasifik, rata-rata perizinan konstruksi hanya membutuhkan waktu 133,5 hari saja. Harganya pun jauh lebih rendah dari dua kota di Indonesia, yaitu hanya 1,9% dari nilai bangunan. "Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan konstruksi di Indonesia lebih dari enam bulan, ini lebih tinggi dari rata-rata di negara-negara regional," ujar Erick dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (1/11).
(Baca: Menjauh dari Target Jokowi, Kemudahan Usaha di Indonesia Turun Jadi 73)
Iklim Berusaha bagi UKM
Meski peringkat Indonesia turun, Bank Dunia menilai ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah terus memperbaiki iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Hal itu terlihat dari skor starting business (memulai usaha baru) yang mencapai 81,22.
“Indonesia terus meningkatkan iklim usaha dan kini berupaya mengurangi kesenjangan terhadap praktik global terkait regulasi usaha kecil dan menengah," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves, di kantornya, Jakarta, Kamis (1/11).
Bank Dunia menilai, Indonesia mencatat kemajuan dengan menggabungkan pendaftaran yang berbeda dengan menggunakan nomor jaminan sosial dan mengurangi biaya notaris di Jakarta maupun Surabaya. Beberapa proses pendaftaran perizinan berbeda juga sudah digabung di pelayanan perizinan terpadu di Surabaya.
Hasilnya, Indonesia berhasil memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha dari 23 hari menjadi 20 hari. Biaya untuk memulai usaha juga turun dari 10,9% dari pendapatan per kapita menjadi 6,1% dari pendapatan per kapita. "Indonesia juga dapat mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar bisa lebih bersaing di pasar global," kata Rodrigo.
Indikator untuk mendapatkan kredit (getting credit) di Indonesia juga dinilai membaik dengan meningkatnya ketersediaan informasi kredit. Skor pada kemudahan mendapatkan kredit saat ini adalah 70,00. Perbaikan ini mengurangi ketimpangan informasi, meningkatkan akses kredit bagi perusahaan kecil, menurunkan suku bunga, meningkatkan disiplin peminjam, serta mendukung pengawasan bank dan pemantauan risiko kredit.
Kinerja Indonesia di bidang penyelesaian kepailitan (resolving insolvency) juga membaik dengan skor 67,89. Dengan tingkat pemulihan sebesar 65 sen per dolar, hampir dua kali lipat rata-rata regional sebesar 35,5 sen per dolar. lndonesia menempati peringkat ke-36 di bidang ini.
Indonesia masih memiliki ruang untuk memperbaiki peringkatnya melalui reformasi tingkat remunerasi pengurus kepailitan dan penguatan perlindungan bagi kepentingan para kreditur yang berselisih untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil. Di bidang pendaftaran properti, ada ruang untuk meningkatkan skor Indonesia dengan membuat informasi terkait kepemilikan tanah dan peta bidang tanah yang dapat diakses publik.
Terobosan lainnya bisa diraih jika Indonesia mampu menghilangkan batas kepemilikan saham asing. Kebijakan tersebut akan menghasilkan tambahan investasi asing sebesar US$ 4 miliar dan investasi domestik US$2 miliar.
Penurunan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha ini menunjukkan Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi ke-40 dunia. Padahal, peringkat Indonesia pada tiga tahun sebelumnya meningkat cukup signifikan. Pada laporan 2016, Indonesia berada di peringkat ke-106 kemudian melaju ke peringkat 91 pada laporan 2017. Lonjakan yang paling besar terlihat dalam laporan EoDB 2018, di mana Indonesia naik 19 peringkat ke posisi 72.
(Baca: Di Tingkat Asean, Kemudahan Berbisnis Indonesia Peringkat 6)
