Perbanas: Digitalisasi dan Tekfin Jadi Tantangan Industri Perbankan
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai kemajuan teknologi yang mengubah cara hidup masyarakat dan kehadiran perusahaan-perusahaan teknologi finansial (tekfin/fintech) menjadi tantangan bagi industri perbankan. Perbankan yang diatur dengan manajemen risiko ketat harus mampu beradaptasi melawan tekfin yang lebih lincah bergerak karena regulasinya belum ketat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo. "Kita harus membayangkan bank demikian terstruktur dengan risk management ketat, apalagi bank milik negara (BUMN). Kita harus beradaptasi melawan pemain fintech yang relatif tidak ada regulasinya," kata Kartika, di kantornya, Jakarta, Rabu (14/11).
Dari sisi internal, industri perbankan harus harus membangun tim yang memiliki kemampuan dan kecepatan beradaptasi di tengah era digitalisasi. Di sisi lain, perbankan harus tetap menjaga aspek-aspek risiko operasional, risiko manajemen, juga keamanan. Sementara itu, industri tekfin bisa bereksperimen dengan lebih jauh dan lebih bebas.
Salah satu cara adaptasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dengan membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura yang bisa melakukan penyertaan modal di industri tekfin. Hal itu dilakukan agar Bank Mandiri bisa mengetahui bagaimana cara mengembangkan aplikasinya, bagaimana pesaing berpikir, dan bagaimana perbankan bisa berkolaborasi dengan mereka.
Tantangan dari ekternal datang dari sisi nasabah dan regulator. Menurut Kartika, nasabah tidak peduli siapa yang memfasilitasi pembayaran yang dilakukannya. Apakah menggunakan tekfin, Visa, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), atau fasilitas dari perbankan itu sendiri. "Yang penting pembayarannya bisa terlaksana dengan cepat, aman, dan bisa memberikan benefit dengan adanya promo-promo yang memeberikan benefit," kata Tiko.
(Baca: Dana Nasabah Bank Tumbuh Lambat, Diduga Imbas Kucuran Bansos)
Sementara itu, dari sisi regulasi yang dipayungi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kartika menilai ruangan yang diberikan kepada industri perbankan masih sempit. Untuk itu, dari sisi regulasi, Perbanas terus berupaya memperluas ruang gerak perbankan agar perbankan mampu meningkatkan kecepatannya dalam bersaing dengan industri non-tradisional tersebut.
Topik-topik soal Revolusi Industri 4.0 di industri perbankan dan tantangannya ini akan dibahas dalam Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018 yang diselenggarakan, Kamis (15/11), di Hotel Fairmont, Jakarta. Dari kegiatan ini diharapkan akan diperoleh kesepahaman mengenai peran masing-masing sektor serta pemanfaatan teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketua Steering Committee IBEX 2018 yang juga Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Tigor M. Siahaan mengatakan, sektor perbankan sebenarnya memahami jawaban terhadap perubahan akibat revolusi teknologi ini harus holistik dan strategis. Selain itu, juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, hingga akademisi dan masyarakat secara luas. "Perbankan tengah mengidentifikasi cara-cara yang efektif untuk berevolusi dalam lingkungan yang semakin kompetitif," kata Tigor pada kesempatan yang sama.
Menurut Tigor, digitalisasi di sektor ekonomi membawa manfaat bagi konsumen serta membuka peluang pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terdigitalisasi serta terhubung, akan memungkinkan aktivitas ekonomi modern dilakukan dengan lebih fleksibel, tangkas, dan cerdas. Namun, ekonomi digital tetap menjadi tantangan karena sifat kompleksitasnya.
Industri perbankan perlu memahami bagaimana teknologi maju dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan peluang inovasi, model, dan proses dalam berbisnis yang diimplementasikan pada produk dan layanan. Di sisi lain, perbankan masih dihadapkan pada isu terkait kepercayaan, privasi, dan transparansi yang harus ditangani seiring dengan semakin intensifnya transformasi teknologi finansial di Indonesia.
(Baca: Likuiditas Bank Ketat, BI Disarankan Perlonggar Kebijakan GWM)
