Prospek Perdagangan 2019: Dihantui Perang Dagang dan Tekanan Ekspor

Penulis: Ekarina

1/1/2019, 08.00 WIB

Efek perang dagang diperkirakan bisa menyebabkan kontraksi permintaan komoditas mentah, sehingga harus dilakukan shifting ke produk ekspor basis industri.

Pelabuhan ekspor
Katadata

Dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok diprediksi masih terus berlanjut dan membayangi kinerja sektor perdagangan dunia dan dalam negeri pada 2019. Meski begitu, efek negatif perang dagang diharapkan bisa sedikit diredam, salah satunya dengan mendiversifikasi negara tujuan ekspor serta mulai melakukan perpindahan produk ekspor dari semua berbasis komoditas mentah ke komoditas berbasis manufaktur.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan sektor perdagangan masih memiliki celah untuk mencatat pertumbuhan, meski tak sedikit pula kendala yang dihadapi. Misalnya, harga komoditas minyak mentah dunia yang cenderung melambat di kisaran US$ 60 - US$ 65 per barrel akibat over supply di AS. Penurunan harga minyak dunia menjadi acuan harga komoditas lainnya hingga harganya ikut melambat.

(Baca: Proyeksi Ekonomi 2019: Optimisme Pemerintah vs Pesimisme Lembaga Dunia)

Selain itu, perang dagang yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomian AS dan Tiongkok, turut menyebabkan permintaan batubara Tiongkok menjadi tak setinggi 2018. Tantangan lain juga ada pada komoditas perkebunan andalan Indonesia seperti karet dan minyak sawit mentah (CPO) yang hingga saat ini pun masih dibayangi pelemahan harga. Sebab, turun naiknya harga dua komoditas perkebunan tergantung pada harga acuan minyak dunia.

"Akibat dampak perang dagang tersebut, ada kontraksi permintaan komoditas mentah. Karenanya, untuk meningkatkan ekspor harus mulai ada shifting ekspor dari comodity base ke manufacturing base," kata Bhima kepada Katadata.co.id akhir pekan lalu.

Selain itu, untuk pasar utama tujuan dagang seperti Eropa, India dan Tiongkok, menurutnya tidak bisa lagi diandalkan sebagai satu-satunya tumpuan ekspor. Karena seperti diketahui, panas-dingin hubungan dagang Negeri Tirai Bambu dengan Negeri Paman Sam telah menyebabkan ekonomi negara tersebut melambat.

Sementara India diperkirakan masih akan mengenakan tarif yang tinggi terhadap impor CPO. Terlebih menjelang Pemilu, yang mana tarif impor sawit sepertinya tak akan dikurangi demi melindungi produksi minyak nabati negaranya yang saat ini terus dikembangkan.

Dengan berbagai hambatan ekspor baik dari eksternal maupun internal Indonesia, terlebih lagi jika impor masih tetap tinggi, maka pada 2019 Indonesia diperkirakan tetap masih akan mencetak defisit neraca perdagangan. Meski demikian nilai defisit dagang diperkirakan mengecil dibandingkan dengan defisit 2018  yang diestimasi mencapai US$ 8 miliar.

"Pada 2019, defisit neraca dagang kemungkinan akan berada di antara US$ 7 miliar hingga US$ 7,5 miliar. Jumlah itu diprediksi mengecil seiring harga minyak dunia yang menurun," kata Bhima.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-November 2018 defisit neraca perdagangan Indonesia telah membus US$ 7,5 miliar. Ini merupakan defisit ke delapan, sekaligus menjadi defisit terdalam sepanjang sebelas bulan pertama 2018.

Defisit perdagangan November 2018 disebabkan oleh selisih impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Menurut BPS, ekspor periode November 2018 hanya sebesarUS$ 14,83 miliar, sedangkan realisasi impor tercatat lebih tinggi yakni sebesar US$ 16,88 miliar.

Penguatan Ekspor

Meski dihadapi sejumlah tekanan, harapan peningkatan ekspor dan mengurangi defisit neraca dagang tetap ada. Misalnya, terkait upaya pemerintah mendongkrak permintaan CPO dalam negeri melalui kebijakan pencampuran 20% minyak nabati ke dalam bahan bakar diesel atau mandatori B20, diharapkan bisa ikut memperbaiki harga jual CPO karena serapan domestik meningkat.

"Ekspor kemungkinan akan sedikit bergolak. Tapi kalau bisa memanfaatkan celah dan melakukan penetrasi ekspor ke pasar yang belum pernah dijangkau atau mendiversifikasi produk, gejolak itu mungkin bisa ditekan," kata Bhima.

Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai meneken perjanjian dagang untuk meningkatkan ekspor ke negara alternatif. Pada pertengahan Desember, pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian dagang kemitraan komprehensif (CEPA) dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA). Dengan kesepakatan itu, lebih dari enam ribu tarif bea masuk ke masing-masing negara EFTA, seperti Norwegia, Islandia, Swiss, dan Liechtenstein akan dihapus.

Selain melalui perjanjian dagang, pemerintah menurutnya perlu juga menggencarkan pemasaran produk ekspor ke negara kawasan seperti Eropa Timur atau Timur Tengah untuk menggenjot ekspor.

(Baca: Perang Dagang Berpotensi Memukul Ekspor Komoditas Andalan )

Dengan mendiversifikasi pasar dan produk ekspor ditambah dengan pemberian insentif, dia pun memprediksi ekspor 2019 bisa tumbuh 8%-9% dibanding target ekspor 2018 yang dipatok sebesar 11%.

Sementara itu, menghadapi situasi perdagangan dunia masih diselimuti ketidakpastian, pemerintah pun sudah mulai berancang -ancang mengantisipasi dampak tekanan ekonomi global terhadap defisit neraca perdagangan melalui startegi peningkatan ekspor produk jadi dalam jangka pendek seperti yang diputuskan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), 20 Desember lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengungkapkan, pemerintah akan mulai selektif meninjau komoditas potensial berorientasi ekspor. "Arahnya itu otomotif dan tekstil, tetapi kami masih lihat lagi," kata Oke kepada Katadata.co.id, Kamis (20/12).

Startegi peningkatan ekspor produk jadi itu diterus diperkuat untuk mengantisipasi penurunan ekspor berbasis komoditas. Sebab, struktur ekspor Indonesia masih mengandalkan komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batubara mulai rentan terpengaruh fluktuasi harga komoditas dunia dan menghadapi restriksi perdagangan internasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor nonmigas Januari-November 2018 mencapai US$ 150,14 miliar. Sementara ekspor bahan bakar mineral sebesar US$ 22,5 miliar dengan porsi 15,05% dan ekspor lemak dan minyak nabati US$ 18,7 miliar dengan kontribusi 12,5%.

Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono mengatakan pengusaha telah menyusun pengembangan ekspor sejak 2016. Sehingga, harapannya pemerintah seharusnya bisa menyesuaikan rencana pengembangan itu dengan kebijakan yang tepat.

Dia juga mengatakan, industri otomotif dan tekstil sudah memiliki kapasitas untuk meningkatkan ekspor produk jadi. "Sekarang tergantung sikap pemerintah untuk memberikan insentif yang besar supaya industri memiliki kepastian produksi," kata Handito.

Perjanjian Dagang

Sementara itu, untuk mengoptimalkan ekspor tahun ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah terus berupaya menyelesaikan perjanjian perdagangan maish tertunda untuk membuka pasar ekspor. Sebab, perjanjian perdagangan bakal memberi keuntungan berupa pembebasan pos tarif produk ekspor sehingga menjadikan produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif.

Enggar juga mengatakan, setelah penyelesaian dengan European Free Trade Agreement (EFTA) dan Chile, pemerintah terus mengejar penandatanganan dengan Australia, Mozambique, Tunisia, dan Maroko. Kemudian, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Uni-Eropa juga ditargetkan selesai tahun depan.

RCEP merupakan perjanjian dagang antara 10 negara Asia Tenggara dengan India, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. "Itu 50% populasi dunia, menjembatani permasalahan antarnegara bukan hal yang mudah, kita terus upayakan," kata Enggar.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan untuk pihaknya juga telah menyiapkan langkah untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan akibat ketidakpastian ekonomi dunia. Menurutnya, untuk meningkatkan ekspor industri manufaktur, diperlukan langkah khusus untuk memacu investasi atau ekspansi.

(Baca: Defisit Neraca Dagang Terburuk, Sri Mulyani dan BI Sebut Faktor Global)

Untuk itu, pihaknya mengusulkan beberapa sektor industri bisa diberikan insentif fiskal. “Misalnya, untuk industri otomotif, kami mengusulkan harmonisasi tarif dan revisi besaran PPnBM,” imbuhnya.

Dengan upaya strategis itu, pemerintah berharap dapat mendongkrak produktivitas kendaraan sedan sesuai permintaan pasar ekspor saat ini. Sebab, produksi industri otomotif di Indonesia masih didominasi jenis Sport Utility Vehicle (SUV) dan Multi Purpose Vehicle (MPV).

Pasar yang potensial untuk ekspor sedan, misalnya ke Australia dengan potensi volume penjualan mencapai 1,3 juta unit. Menurut data Kemenperin, hingga Desember 2018, investasi industri nonmigas diperkirakan mencapai Rp226,18 triliun.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan