Heboh Debat Calon Presiden, KPU Dianggap Terlalu Akomodatif

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Hari Widowati

10/1/2019, 20.37 WIB

KPU seharusnya dapat bersikap tegas dengan menetapkan aturan dan mendengar masukan masyarakat sehingga paslon patuh dengan keputusan penyelenggara Pemilu.

Jokowi dan Prabowo di KPU
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, usai pengundian nomor di KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai kritikan lantaran terlalu mendengarkan dan mengakomodir masukan dari tim sukses kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam mempersiapkan tahapan debat. Hal ini terjadi karena penyelenggara pemilihan presiden tersebut tidak banyak melibatkan pihak lain seperti akademisi, profesional, hingga masyarakat untuk memberi masukan.

Direktur Program Populi Center Usep Saeful Ahyar menyoroti kesepakatan antara kandidat paslon dan KPU yang kerap mendominasi hasil keputusan KPU. Padahal, KPU seharusnya dapat bersikap tegas dengan menetapkan aturan dan mendengar masukan masyarakat sehingga paslon patuh dengan keputusan penyelenggara Pemilu tersebut.

"KPU harus perbaiki ini, kepentingan publik kesannya tidak diutamakan," kata Usep dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (10/1).

Usep mensinyalir hal ini terjadi lantaran pada satu titik KPU terlalu khawatir putusannya terkait tahapan pemilihan presiden tidak dapat diterima dua paslon dan timsesnya. Padahal, Pemilu merupakan konflik dan persaingan yang dilembagakan secara resmi. "Jangan takut, kalau memang ada yang kalah lalu menggugat itu biasa," ujar Usep.

(Baca: KPU Pastikan Nuansa Debat Pilpres 2019 Lebih Terasa)

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DKI Jakarta, yang juga mantan Komisioner KPU Daerah DKI Jakarta Dahliah Umar, juga mengaku belum pernah mendengar KPU mengundang masyarakat dalam merumuskan persoalan yang dihadapi terkait tahapan Pemilu. "Justru KPU banyak ambil keputusan dengan paslon," kata dia.

Salah satu contohnya adalah penyampaian visi dan misi paslon yang tidak jelas kepastiannya. Ini terjadi lantaran KPU tidak menetapkan aturan tegas sehingga malah paslon yang memutuskan. Hal lainnya adalah keberadaan kisi-kisi pertanyaan yang disebutnya yang dapat mempengaruhi jalannya debat. "Kelemahannya, idenya (paslon) malah didesain tim (kampanye) paslon," ujar dia.

Meski demikian, Dahliah juga melihat sisi positif tahapan debat Pilpres tahun ini ketimbang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dua tahun lalu. Kelebihan yang dimaksud adalah adanya transparansi sehingga masyarakat mengetahui nama panelis hingga topik debat.

"Waktu debat Pilgub, kami rahasiakan nama panelis. Kesannya memang tidak transparan," ujar dia. Keputusan itu diambil agar debat berlangsung dengan ide jernih paslon pada saat itu.

(Baca: Fenomena Nurhadi-Aldo dan Potensi Meningkatnya Golput di Pilpres 2019)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan