Kunjungi AS, Mendag Fokus Bahas Tindak Lanjut Insentif Tarif
Pemerintah akan meminta kepastian status terkait pemberian fasilitas tarif Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas asal Indonesia. Hal ini menjadi salah satu poin utama yang akan dibahas dalam kunjungan kerja Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ke Amerika Serikat pada 14- 19 Januari 2019.
Dalam kunjungannya ke Negeri Paman Sam, Enggar juga dijadwalkan bertemu Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer untuk menindaklanjuti pemberian status GSP. Sebanyak 3.546 produk Indonesia sebelumnya mendapatkan fasilitas GSP dengan eliminasi tarif hingga 0%.
Pada 2017, pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan penjinjauan kembali penerapan GSP terhadap 25 negara penerima, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk di dalamnya. Baru pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyatakan mulai melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Pernyataan ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82.
(Baca: AS Tolak Beri Insentif Bea Masuk untuk Panel Kayu Indonesia)
Selama tujuh bulan terakhir, pemerintah telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar Indonesia tetap mendapatkan status dalam skema GSP. Menurutnya, GSP telah memberi manfaat tak hanya kepada eksportir Indonesia, tapi juga importir AS untuk mendapat pasokan produk yang dibutuhkan.
"Upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global," kata Enggar dalam keterangan resmi, Ahad (13/1).
