Di Debat Pilpres, Jokowi dan Prabowo Sepakat soal Deradikalisasi
Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki program yang hampir sama dalam penanggulangan terorisme. Keduanya akan mendorong deradikalisasi tetapi dengan pendekatan yang berbeda.
Bagi orang-orang yang telah terpapar, Jokowi-Ma'ruf akan mendorong program deradikalisasi. "Ke depan kami lebih mengutamakan pencegahan," kata Ma'ruf ketika debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
Ma'ruf mengatakan, deradikalisasi perlu dilakukan dengan mengkaji alasan seseorang terpapar terorisme. Jika hal tersebut disebabkan oleh paham radikal, pemerintah akan berusaha meluruskan kembali paham orang tersebut.
Namun jika seseorang terpapar terorisme akibat kondisi ekonomi dan sosial, maka pendekatan yang paling tepat adalah dengan pemberian lapangan kerja dan santunan. "Itu yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus," kata Ma'ruf.
Jokowi mengatakan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah menitikberatkan pada pencegahan. Selain itu, aturan tersebut juga memiliki pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.
Lebih lanjut, aturan tersebut juga mendorong transparansi pada proses penindakan. Adapun, Jokowi menilai perlu diberikan pengetahuan mengenai hak asasi manusia (HAM) kepada para aparat penegak hukum. "Standar operasional prosedur (SOP) pun harus berbasis HAM," kata Jokowi.
(Baca: Ma'ruf Amin Akan Difokuskan Jawab Isu Terorisme saat Debat Pilpres)
Prabowo-Sandi juga mendukung upaya deradikalisasi dalam mengatasi masalah terorisme. Prabowo mengatakan, deradikalisasi dapat dilakukan dengan berinvestasi di bidang pendidikan dan layanan kesehatan untuk membantu rakyat paling bawah.
Sebab, bisa saja mereka terpapar terorisme karena adanya rasa ketidakadilan dan keputusasaan. "Mereka merasa tersakiti, dengan demikian mereka bisa dipengaruhi pengajar atau paham radikal yang mengarah ke kekerasan," kata Prabowo.
Prabowo juga menilai diperlukan swasembada pangan, energi, dan air untuk mencegah terjadinya terorisme. Lebih lanjut, dia menilai TNI, polisi, dan intelijen negara harus kuat. Dengan demikian, aparat dapat cepat mendeteksi dan menangkal gerakan-gerakan terorisme yang ingin menyerang Indonesia.
(Baca: Prabowo Usung Rasio Pajak 16% untuk Naikkan Gaji PNS)
