Kominfo Alokasikan Rp 109,4 Miliar untuk 20 Ribu Talenta Digital

Penulis: Desy Setyowati

Editor: Pingit Aria

17/1/2019, 06.35 WIB

Data McKinsey yang menyebutkan, Indonesia akan kekurangan 9 juta talenta digital hingga 2030.

Menkominfo Konpress Ransomware
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan keterangan pers terkait upaya penanganan serangan dan antisipasi Malware Ransomware WannaCry di Jakarta, Minggu (14/5).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalokasikan dana Rp 109,4 miliar untuk program digital talent scholarship. Tahun ini, Kementerian Kominfo menargetkan ada 20 ribu talenta digital yang mendapat sertifikat.

Untuk menyediakan dana tersebut, Kementerian Kominfo mengalihkan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengembangan vokasi talenta digital dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Tak ada perubahan signifikan dari segi nilai. "Hanya ada pergeseran karena refocusing ke litbang, karena kami ada program digital talent. Sumbernya dari PNBP," ujar dia saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1).

Kementerian Kominfo menargetkan ada 25 peserta yang mengikuti program vokasi ini. Dari jumlah itu, 20 ribu di antaranya bakal mendapat sertifikat. Untuk itu, Kementerian Kominfo mengajak kerja sama 28 universitas negeri dan swasta, 22 politeknik, dan lima perusahaan teknologi global.

(Baca: Pemerintah Siapkan Dana Pengembangan Keahlian Buat Genjot Kualitas SDM)

Program ini menyediakan empat akademi.  Pertama, untuk fresh graduate academy, Kominfo akan memberikan 6 ribu beasiswa. Program ini berjalan melalui kerja sama dengan 10 universitas negeri dan lima swasta.

Di antara materi yang diajarkan, terkait cyber security bekerja sama dengan Cisco untuk seribu siswa. Lalu, 3 ribu beasiswa terkait big data analytic, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan cloud computing. Kemudian, 2 ribu beasiswa terkait Internet of Things (IoT) dan mesin pembelajar bekerja sama dengan Amazon Web Services (AWS).

Kedua, vocational school graduate academy dengan memberikan 4 ribu beasiswa berkolaborasi dengan 22 politeknik. Ada lima SKKNI junior yang diberikan kepada masing-masing 800 penerima beasiswa, yakni network administrator; web developer; mobile programmer; graphic design; dan, intermediate animator.

Untuk kedua jenis akademi ini, peserta juga diwajibkan mengikuti kelas online kewirausahaan digital. 

Ketiga, coding teacher academy untuk 4 ribu penerima beasiswa. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Google dan Dicoding.

Keempat, online academy untuk 11 ribu penerima beasiswa. Dari jumlah itu, materi cyber operation dan CCNA security akan diberikan kepada 1.500 penerima beasiswa dengan bekerja sama dengan Cisco. Lalu, AI kepada seribu penerima beasiswa bekerja sama dengan AWS.

(Baca: Binar Academy, Startup Pendidikan Besutan Mantan Petinggi Gojek)

Kemudian, ada 1.500 penerima beasiswa untuk materi programming operation, hasil kolaborasi dengan Cisco. Lalu, masing-masing 1.500 penerima beasiswa untuk materi digital skill dan digital policy, bekerja sama dengan Microsoft. Serta, materi big data untuk 2 ribu penerima beasiswa, bekerja sama dengan AWS.

Upaya ini dilakukan Kementerian Kominfo karena Indonesia diproyeksi kekurangan SDM digital 600 ribu per tahun. Proyeksi itu mengacu dari data McKinsey yang menyebutkan, Indonesia mengalami gap 9 juta talenta digital hingga 2030. 

Meski begitu, menurutnya talenta di bidang digital mesti dilatih sejak sedini mungkin. "Saya iri dengan Singapura. Sejak pre-school mereka didorong untuk belajar coding, dengan berpikir sesuai logika. Waktu istirahat mereka masuk ke bus untuk utak atik program," ujar dia.

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyisipkan materi coding dalam silabus di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk pendidikan dasar. Untuk di perguruan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) didorong untuk membuat peogram studi (prodi) terkait teknologi. "Pemerintah siapkan semua ini supaya terintegrasi," ujarnya.

Reporter: Desy Setyowati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan