Kebutuhan Batu Bara PLN Tahun Ini Naik Jadi 96 Juta Ton
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) menyebut kebutuhan batu bara tahun ini sebesar 96 juta ton atau meningkat sekitar 5% dari tahun lalu, yakni 91,1 juta ton. Meski begitu, angka tersebut lebih rendah dari rencana awal 100 juta ton.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso mengatakan peningkatan itu mengacu kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang akan beroperasi tahun ini. "Itu sudah termasuk dengan pembangkit yang baru," kata dia, di Jakarta, Selasa (29/1).
Karena adanya peningkatan kebutuhan batu bara tersebut, maka PLN menginginkan pemerintah tetap memberlakukan kewajiban memasok batu bara ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 25% yang berlaku bagi perusahaan batu bara. Adapun, batas bawah batu bara yang dijual PLN sebesar US$ 60 per ton, dan batas atas US$ 70 per ton.
"Kami berharap DMO tetap diberlakukan. Kalau iuran atau subsidi dari perusahaan atau pemerintah untuk PLN kurang tepat," kata dia.
Adapun, pada tahun ini ditargetkan ada lima pembangkit yang masuk dalam Proyek 35.000 Megawatt (MW) beroperasi tahun ini. Kelima proyek itu yakni Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Priok di Jakarta Utara, PLTGU Grati di Jawa Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7, PLTU Jawa 8, PLTU Lontar di Banten.
PLTGU Priok memiliki kapasitas 800 Megawatt (MW), PLTGU Grati 760 MW. Lalu PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 1.000 MW, PLTU Jawa kapasitas 8 1.000 MW, dan PLTU Lontar 350 MW.
Dengan beroperasinya lima pembangkit itu, cadangan listrik untuk wilayah Jawa-Bali bisa diharapkan bisa meningkat lebih dari 30%. " Jadi 2019 target cadangan listrik Jawa-Bali status hijau," kata Iwan.
(Baca: Prospek Bisnis Batu Bara 2019: Kepastian Hukum Jadi Tantangan Utama)
Menurut Iwan, tahun lalu cadangan listrik Jawa-Bali pada 2018 masih dibawah 30% atau memiliki status kuning. Ini disebabkan meningkatnya konsumsi listrik oleh masyarakat Jawa-Bali. Adapun, wilayah yang memiliki cadangan listrik dibawah 30% yaitu Papua Barat, Maluku Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
