Jokowi Minta BPN Digitalisasi Sistem Pelayanan Sertifikat Tanah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk melakukan digitalisasi sistem pelayanan pertanahan. Sistem pelayanan berbasis digital dinilai akan mempercepat pelayanan bagi masyarakat dan mempermudah masuknya investasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).
Ia menegaskan sistem pelayanan pertanahan berbasis digital harus dimulai tahun ini. “Saya minta agar Kementerian ATR/ BPN mulai mentransformasikan seluruh bisnis proses secara digital, semua berkas, semua dokumen harus ditransformasikan dalam format digital,” kata Jokowi seperti dikutip dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Rabu (6/2).
Menurut Jokowi, membangun sistem pelayanan digital tidak sulit. Tujuannya supaya proses pelayanan administrasi pertanahan dapat dilakukan secara elektronik, online, real time, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat atau sesuatu yang berkaitan dengan investasi.
(Baca: Jokowi Bagikan 40 Ribu Sertifikat Tanah untuk Warga Tangsel)
Dia juga meminta supaya sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) Kementerian ATR/BPN juga diubah mulai dari tahap rekrutmen, tahap peningkatan jenjang karir, sistem penilaian yang berbasis kinerja, berbasis kompetensi, serta pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment).
Persoalan sertifikat tanah sudah menjadi masalah yang dihadapi masyarakat selama bertahun-tahun. Padahal, rakyat membutuhkan sertifikat sebagai pengakuan hak atas tanah yang mereka miliki.
