Berita Agraria Terkini

Konflik agraria di Kalimantan Selatan sudah dalam kondisi darurat mafia.

Hadi Tjahjantoyang gantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN memang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Apa rekam jejak Hadi?

Informasi pertanahan yang tertutup dinilai jadi faktor yang menyuburkan praktik mafia tanah.

Upaya pemerintah menggenjot penerbitan sertifikat tanah adat di Papua terkendala minimnya SDM di provinsi tersebut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang Sertifikat Tanah Elektronik. Kebijakan itu berlaku mulai 12 Januari 2021 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021

BPN melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjamin keamanan sertifikat elektronik.

Selain untuk mendukung investasi, lahan kelolaan bank tanah dapat digunakan untuk kepentingan umum, infrastruktur, cagar alam dan kepentingan sosial.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengungkap banyak hal. Dari ide awal pembuatan omnibus law hingga konsep pengadaan bank tanah yang juga diatur dalam UU Cipta Kerja.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut bahwa Indonesia pernah kehilangan peluang menarik investasi karena masalah tanah.

Jokowi ingatkan penyediaan cadangan pangan nasional sebagai agenda strategis di tengah pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan menargetkan sertifikasi 3.659 bidang tanah di Kalimantan.

Sistem Informasi Pertanahan ini diharapkan bisa memperbaiki peringkat kemudahan berusaha, serta mendukung pencapaian target sertifikasi tanah 100% di 2025.

Proses verifikasi luas lahan baku sawah kembali dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pihak kementrian serta institusi terkait.

RUU Pertanahan dianggap tak sesuai dengan agenda reforma agraria. Banyak pasal kontroversial, bahkan kembali mengikuti zaman kolonial.

Kesenjangan kepemilikan lahan oleh laki-laki dan perempuan bisa semakin dalam.