Oleh Tri Kurnia Yunianto, 18 Desember 2019
Sistem Informasi Pertanahan ini diharapkan bisa memperbaiki peringkat kemudahan berusaha, serta mendukung pencapaian target sertifikasi tanah 100% di 2025.
Proses verifikasi luas lahan baku sawah kembali dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pihak kementrian serta institusi terkait.
RUU Pertanahan dianggap tak sesuai dengan agenda reforma agraria. Banyak pasal kontroversial, bahkan kembali mengikuti zaman kolonial.
22 Sep 2019
NasionalAkan ada unjuk rasa pada peringatan Hari Tani Nasional, pada 24 September 2019.
20 Sep 2019
NasionalRUU Pertanahan dinilai tidak menganggap penting reforma agraria dan lebih berpihak pada kepentingan investor.
14 Jun 2019
NasionalMasih ada puluhan juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat di Indonesia.
7 Mei 2019
NasionalLahan hutan tidak produktif terluas berada di lima provinsi, yaitu Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.
26 Mar 2019
NasionalBelum dibukanya data HGU telah melanggar ketentuan pidana Pasal 52 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
4 Mar 2019
NasionalKPA mencatat dalam empat tahun terakhir konflik agraria yang terjadi sebanyak 1771 kasus
28 Feb 2019
NasionalHasil pengusahaan lahan tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sebagai pensiunan TNI AD.
