Berita Agraria Terkini: Sertifikasi 15 Ribu Bidang Tanah Milik Negara, Terbanyak di Kalimantan

RUU Pertanahan dinilai tidak menganggap penting reforma agraria dan lebih berpihak pada kepentingan investor.

Masih ada puluhan juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat di Indonesia.

Lahan hutan tidak produktif terluas berada di lima provinsi, yaitu Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.

Belum dibukanya data HGU telah melanggar ketentuan pidana Pasal 52 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

KPA mencatat dalam empat tahun terakhir konflik agraria yang terjadi sebanyak 1771 kasus

Hasil pengusahaan lahan tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sebagai pensiunan TNI AD.

Percepatan pendataan dan penataan pemanfaatan lahan kawasan hutan akan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan.

Jika Jokowi menagih Prabowo untuk mengembalikan lahannya kepada negara, para pemegang konsesi lahan di kubu Jokowi pun harus melakukan hal yang sama.

Pungutan liar biasanya dilakukan pejabat di tingkat desa.

Capres Prabowo Subianto menegaskan strategi swasembada pangan untuk pemerintahannya. Sementara Joko Widodo jelaskan strategi impor untuk kestabilan harga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan terus melanjutkan pembagian sertifikat tanah sebagai program pemerintah untuk mengurai konflik lahan.

Pembukaan data HGU ini bertujuan agar masalah penguasaan lahan tidak simpang siur dan konflik lahan dapat dihindari.

Walhi meminta Jokowi menyelesaikan konflik lahan ini di sisa waktu pemerintahannya.

Jokowi berpesan kepada masyarakat agar jangan sampai sertifikat tanah dijual kepada perusahaan besar.

Jokowi dapat lolos dari dugaan pelanggaran Pemilu jika dia membagikan sertifikat tanah dalam posisi sebagai presiden.