Berita Agraria Terkini: KPA Desak Pemerintah Buka Informasi untuk Berantas Mafia Tanah

Jokowi ingatkan penyediaan cadangan pangan nasional sebagai agenda strategis di tengah pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan menargetkan sertifikasi 3.659 bidang tanah di Kalimantan.

Sistem Informasi Pertanahan ini diharapkan bisa memperbaiki peringkat kemudahan berusaha, serta mendukung pencapaian target sertifikasi tanah 100% di 2025.

Proses verifikasi luas lahan baku sawah kembali dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pihak kementrian serta institusi terkait.

RUU Pertanahan dianggap tak sesuai dengan agenda reforma agraria. Banyak pasal kontroversial, bahkan kembali mengikuti zaman kolonial.

Kesenjangan kepemilikan lahan oleh laki-laki dan perempuan bisa semakin dalam.

Dalam RUU Pertanahan, pemerintah bisa langsung menertibkan tanah yang legalitasnya tidak bisa dibuktikan untuk kemudian menjadi tanah negara.

Akan ada unjuk rasa pada peringatan Hari Tani Nasional, pada 24 September 2019.

RUU Pertanahan dinilai tidak menganggap penting reforma agraria dan lebih berpihak pada kepentingan investor.

Masih ada puluhan juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat di Indonesia.

Lahan hutan tidak produktif terluas berada di lima provinsi, yaitu Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.

Belum dibukanya data HGU telah melanggar ketentuan pidana Pasal 52 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

KPA mencatat dalam empat tahun terakhir konflik agraria yang terjadi sebanyak 1771 kasus

Hasil pengusahaan lahan tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sebagai pensiunan TNI AD.

Percepatan pendataan dan penataan pemanfaatan lahan kawasan hutan akan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan.