Ekonomi RI Perlu Tumbuh 7,5% dalam 30 Tahun untuk Jadi Negara Maju

Penulis: Rizky Alika

Editor: Martha Ruth Thertina

7/2/2019, 20.14 WIB

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% tahun ini, pertumbuhan investasi atau PMTB harus mencapai 43,03%.

Gedung-Gedung pusat perkantoran dan bisnis di Jakarta
Arief Kamaludin|KATADATA
Gedung-Gedung pusat perkantoran dan bisnis di Jakarta

Ekonom Senior Institute for Development of Economics adn Finance (INDEF) Nawir Messi mengatakan Indonesia dapat lolos dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara berpendapatan tinggi alias negara maju. Namun, pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7,5% per tahun hingga 2030.

"Ini bukan perubahan kecil, banyak sekali tantangan yang kita hadapi untuk mendorong ekonomi sampai naik kelas," kata dia dalam Diskusi INDEF di Jakarta, Kamis (7/2).

Ia menjelaskan, pemerintah perlu memacu pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari selama ini moderat di kisaran 5%. Dalam perhitungannya, PMTB perlu bertambah Rp 1.481 triliun atau tumbuh 43,03% dibandingkan tahun lalu, agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7,5% tahun ini.

(Baca: Kepala BKPM Akui Realisasi Investasi 2018 Mengecewakan)

PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pakai lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Tahun lalu, PMTB hanya tumbuh 6,67%.

Adapun guna mendorong PMTB yang berasal dari investasi asing langsung, ia mengatakan, pemerintah perlu membenahi sistem tenaga kerja di Indonesia. Saat ini, pertumbuhan upah tenaga kerja di Indonesia jauh lebih cepat dibandingkan dengan produktivitas industri. "Ini persoalan ekonomi nasional," ujarnya.

Menurut dia, investor asing juga mengeluhkan soal ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni untuk mengoperasikan pabrik baru. Maka itu, ia menekankan perlunya reformasi kebijakan oleh pemerintah.

(Baca: BKPM: Perlu Ada Insentif Baru Untuk Dongkrak Investasi Tahun Ini)

Selain itu, ia pun menyinggung tentang reformasi dari sisi pasokan (supply side), dengan menghilangkan hambatan industri sehingga perekonomian domestik dapat merespons permintaan global dengan cepat. Kemudian, pengentasan tindak korupsi.

Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga dinilai belum efisien sehingga perlu perbaikan. Sebab, hal ini penting dalam mendorong investasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan ada empat kunci agar lolos dari jebakan pendapatan kelas menengah yaitu, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, birokrasi pemerintah yang efisien dan kompeten, dan kebijakan yang tepat agar berdaya tahan terhadap gejolak perekonomian global. Menurutnya, hal-hal ini tengah diupayakan pemerintah.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha