Metode Politik Uang Terus Berkembang, Masyarakat Diminta Kritis

Cara-cara politik uang disinyalir terus berkembang, bukan hanya dengan memberikan uang secara langsung tetapi juga dengan menanamkan jasa. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), media massa serta masyarakat diimbau semakin kritis untuk menekan praktik-praktik tercela tersebut.

"Metode money politic di lapangan pasti semakin berkembang," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di kantornya, Jakarta, Jumat (8/2).

Bahtiar mengatakan, politik uang saat ini juga dilakukan dengan menanamkan jasa di suatu wilayah. Jasa tersebut dapat berupa pemberian bibit, alat pertanian, pakan ternak, serta berbagai barang lainnya. Hal itu dilakukan guna mengikat tokoh dan kelompok yang memiliki pengaruh terhadap konstituen. "Membuat pengaruh dan menghasilkan jumlah massa," kata Bahtiar.

Biasanya, praktik tanam jasa ini dilakukan para politisi jauh sebelum mereka mendaftarkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg). Alhasil, praktik politik uang ini sulit terpantau dan diberikan sanksi.

Atas dasar itu, Bahtiar menilai pengawas Pemilu, media massa, dan masyarakat perlu semakin kritis untuk melihat politik uang yang terjadi selama Pemilu 2019. Dengan demikian, praktik tercela tersebut bisa ditekan seminimal mungkin.

"Kita harus cari cara, meningkatkan daya kritis kita. Kalau dibiarkan, kualitas demokrasi kita bukan semakin meningkat," kata Bahtiar.

(Baca: Politik Uang Akan Semakin Meningkat di Pilpres 2019)