Menko Darmin Beberkan Strategi Pemerintah Gairahkan Ekspor

Image title
13 Maret 2019, 11:43
Darmin Nasution
KATADATA | Arief Kamaludin

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan untuk menggairkan kinerja ekspor, pihaknya telah menyiapkan kebijakan jangka pendek dan menengah panjang.

Untuk kebijakan jangka pendek, langkahnya melalui perbaikan iklim usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS), fasilitas insentif perpajakan, dan pengembangan program vokasi. Selain itu, pemerintah akan menyederhanakan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor dan memilih komoditas sektor-sektor unggulan. “Ada lima komoditas unggulan yang diprioritaskan,” kata Darmin, Jakarta, Selasa (12/3).

(Baca: Ekspor Melambat, Neraca Dagang Kuartal I 2019 Diramal Defisit US$ 3 M)

Lima komoditas unggulan yang berorientasi ekspor di antaranya industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, elektronika, otomotif, dan kimia. Sementara sektor non prioritas meliputi industri perikanan, permesinan umum, dan lainnya (produk, kayu, karet, furniture).

Darmin mengatakan kebijakan jangka pendek peningkatan ekspor juga fokus mengurangi biaya dan simplikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar. Misalnya, simplikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu telah dilakukan dengan mengurangi komoditi yang wajib menyertakan laporan surveyor. Juga,  mengurangi barang larangan dan atau pembatasan ekspor lainnya, serta memfasilitasi penerbitan certificate of origin/SKA sehingga tidak perlu legalisasi dari Kementerian Luar Negeri.

(Baca: Darmin Nilai Defisit Dagang RI Membengkak karena Pelemahan Tiongkok)

Untuk diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar, pemerintah akan melakukan negosiasi pengenaan tarif preferensi kawasan perdagangan bebas atau free trade agreements (FTA). Diikuti dengan peningkatan akses pasar ekspor, penguatan market intelegence di luar negeri, dan penyelesaian sengketa dagang. “Sepanjang 2014-2018 saja, ada 8 sengketa dagang melibatkan Indonesia,” kata Darmin.

Halaman:
Reporter: Rizka Gusti Anggraini
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...