Kementerian PUPR Anggarkan Program Padat Karya Tunai Rp 9,2 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana program infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) untuk tahun ini sebesar Rp 9,2 triliun. Anggaran ini meningkat 12 persen dibandingkan alokasi tahun lalu yang hanya Rp 8,2 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program, diantaranya pembangunan jembatan gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Simulai Perumahan Swadaya (BSPS), dan penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Kemudian penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Sanitasi Bebasis Masyarakat (SANIMAS).
Salah satu daerah yang mendapatkan program ini adalah Provinsi Banten dengan anggaran Rp 288,7 miliar. Rinciannya sebesar Rp 68,8 miliar untuk pembangunan dan peraikan saluran irigasi kecil di 305 desa, Rp 14 miliar untuk pembangunan empat jembatan gantung, penataan kawasan kumuh di 78 kelurahan sebesar Rp 83 miliar, dan air minum dan sanitasi di 83 kelurahan dengan dana sebesar Rp 20,3 miliar.
(Baca: Pemerintah Akan Naikkan Gaji Pendamping Lokal Desa)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljomo mengatakan penyediaan air minum dan sanitasi menjadi program yang paling penting untuk mencegah teradinya stunting. "Penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti di Desa Sidangsari (Banten)," ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Jumat (16/3).
Adapun, di Desa Sidangsari, Kementerian PUPR telah membangun empat unit sumur bor, tiga unit menara air, tiga unit kran umum, satu unit hidran air, satu unit kakus, dan satu unit tempat cuci tangan.
