Kementerian PUPR Anggarkan Program Padat Karya Tunai Rp 9,2 Triliun

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Safrezi Fitra

16/3/2019, 10.27 WIB

Anggaran program padat karya tunai Kementerian PUPR tahun ini naik 12% dari tahun lalu.

PUPR
Arief Kamaludin | Katadata
Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana program infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) untuk tahun ini sebesar Rp 9,2 triliun. Anggaran ini meningkat 12 persen dibandingkan alokasi tahun lalu yang hanya Rp 8,2 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program, diantaranya pembangunan jembatan gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Simulai Perumahan Swadaya (BSPS), dan penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Kemudian penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Sanitasi Bebasis Masyarakat (SANIMAS).

Salah satu daerah yang mendapatkan program ini adalah Provinsi Banten dengan anggaran Rp 288,7 miliar. Rinciannya sebesar Rp 68,8 miliar untuk pembangunan dan peraikan saluran irigasi kecil di 305 desa, Rp 14 miliar untuk pembangunan empat jembatan gantung, penataan kawasan kumuh di 78 kelurahan sebesar Rp 83 miliar, dan air minum dan sanitasi di 83 kelurahan dengan dana sebesar Rp 20,3 miliar.

(Baca: Pemerintah Akan Naikkan Gaji Pendamping Lokal Desa)

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljomo mengatakan penyediaan air minum dan sanitasi menjadi program yang paling penting untuk mencegah teradinya stunting. "Penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti di Desa Sidangsari (Banten)," ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Jumat (16/3).

Adapun, di Desa Sidangsari, Kementerian PUPR telah membangun empat unit sumur bor, tiga unit menara air, tiga unit kran umum, satu unit hidran air, satu unit kakus, dan satu unit tempat cuci tangan.

Dalam penyediaan air minum, hingga akhir 2018, Pamsimas telah dilaksanakan di 22.961 desa yang tersebar di 376 kabupaten di 33 provinsi. Program ini telah menyediakan tambahan pelayanan air minum untuk 16,7 juta jiwa dan tambahan fasilitas sanitasi layak bagi 15,4 juta jiwa.

Program PKT tahun ini yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah PISEW bagi 900 kecamatan sebesar Rp 540 miliar, KOTAKU untuk 1.193 kelurahan sebesar Rp 280 miliar, PAMSIMAS bagi 5.323 desa sebesar Rp 960 miliar, dan SANIMAS di 809 lokasi sebesar Rp 320 miliar.

(Baca: Sri Mulyani Paparkan Hasil Penyaluran Dana Desa Selama 4 Tahun)

Kemudian Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memberikan BSPS utuk 206.500 unit hunian dengan anggaran sebesar Rp 4,29 triliun. Selain itu, program P3TGAI dilakukan di 9 ribu desa dengan dana sebesar Rp 2,02 triliun melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan pembangunan 155 unit jembatan gantung sebesar Rp 790 miliar melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. "Banten terbanyak di Indonesia untuk pembangunan jembatan gantung tahun 2019," kata Basuki.

Adapun, PKT PAMSIMAS juga bersinergi dengan program yang dilaksanakan Kementerian dan Lembaga lain seperti Program Pembiayaan Ultra Mikro, dan Program Listrik Desa oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha