Jelang Pilpres, Kepala Daerah Didorong Bantu Pemenangan Jokowi-Ma'ruf
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal mengerahkan para kepala daerah dan pimpinan parlemen daerah untuk membantu pemenangan pasangan calon nomor urut 01 di berbagai daerah. Alasannya, sebulan jelang Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf masih kalah di beberapa daerah dari pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) per 24 Februari-5 Maret 2019, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 57,6 %. Sementara, elektabilitas Prabowo-Sandiaga sebesar 31,8 %. Namun pemenangan Jokowi-Maruf tidak merata di berbagai daerah.
Keterlibatan kepala daerah mendukung Jokowi-Maruf selama mereka cuti dari jabatannya. "Memang kan kepala kepala daerah boleh berkampanye dengan cuti," kata Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (17/3).
(Baca: Survei SMRC Jelang Debat: Elektabilitas Jokowi 57,6%, Prabowo 31,8%)
Menurut Erick, TKN ingin memenangkan Jokowi-Ma'ruf secara maksimal. Karena itu, upaya pemenangan tidak bisa hanya dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf beserta timses.
Perlu juga adanya keterlibatan dari para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta tokoh masyarakat yang berada dalam Koalisi Indonesia Kerja. Erick memastikan para kepala daerah, pimpinan DPRD, dan tokoh masyarakat ini akan membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf sesuai aturan.
"Semua bekerja dengan sistem dan taat peraturan," kata Erick. (Baca: Sandiaga Siapkan Kejutan, Timses Jokowi-Ma'ruf Minta Bukan Jiplakan)
Erick mengatakan, para kepala daerah dan pimpinan DPRD akan membantu menangkal berbagai hoaks yang selama ini menyasar Jokowi-Ma'ruf. Salah satu hoaks itu seperti soal pelarangan azan jika Jokowi-Ma'ruf terpilih.
Ada pula hoaks yang menyebutkan jika Jokowi-Ma'ruf terpilih, maka aturan soal perzinahan akan dilegalkan. Berdasarkan survei SMRC, rata-rata ada 6 % masyarakat yang percaya hoaks berbasis identitas kepada Jokowi-Ma'ruf.
"Saya rasa TKD bersama tokoh daerah harus memastikan bahwa ini hal-hal yang sangat merugikan persatuan bangsa," kata Erick.
