Pengusaha Ikut Lobi Filipina Minta Penghapusan Bea Masuk Kopi
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) sedang membantu pemerintah melobi Filipina untuk menghapus kebijakan special safe guard duty (SSG) ekspor produk kopi olahan. Adanya kebijakan itu dinilai menyulitkan karena dapat menghambat ekspor produk industri makanan minuman.
Ketua Gapmmi, Adhi S.Lukman mengatakan, kebijakan SSG ditetapkan tanpa melalui perundingan sebelumnya. Apalagi nilai produk yang dihambat cukup besar, yaitu US$ 600 juta (sekitar Rp 8,5 triliun). "Kita sudah berjuang bersama dengan pemerintah melakukan pendekatan dengan Filipina. Akan kita negosiasikan kira-kira apa yang akan menjadi kendalanya," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/3).
Para pengusaha bersama pemerintah akan melihat apa permintaan dari Filipina dan bagaimana proses selanjutnya akan ditempuh. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa intensif," katanya.
Pada 2018 nilai ekspor produk olahan kopi dan teh Indonesia ke Filipina tercatat US$ 421,86 juta (Rp 6 triliun) atau 61,76% dari total ekspor produknya yang mencapai US$ 683,05 juta (Rp 9,7 triliun).
(Baca: Terganjal Hambatan Dagang, Mayora Bangun Pabrik Rp 987 M di Filipina)
Adhi menilai pemerintah juga perlu mengambil langkah menyerang dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan proteksionisme negara tujuan ekspor akibat perang dagang. Banyak negara mengenakan proteksi dagang tak hanya pada pihak yang berseteru, seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, tetapi juga merembet ke Asia Tenggara.
“Persaingan dagang semakin tegang dan tajam. Banyak negara jadi ingin menyelamatkan diri sendiri, proteksionis, bahkan ASEAN," ujar Adhi.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan, pemerintah sedang berupaya agar SSG dihapus. Meski di sisi lain, dia pun menyadari kebijakan tersebut merupakan wujud proteksionisme Filipina dalam melindungi keberlangsungan industrinya.
