KPU Akan Serahkan Hasil Pemeriksaan DPT Bermasalah ke BPN Pekan Ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi keberatan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo soal dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar dalam Pemilu 2019. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan hasil pemeriksaan soal DPT tersebut bakal disampaikan pada pekan ini.

Hashim sebelumnya meminta kendala dugaan DPT tak wajar harus bisa diselesaikan setidaknya dalam dua pekan. Viryan mengatakan jawaban atas keberatan Hashim dan BPN Prabowo-Sandiaga rencananya akan segera disampaikan dalam bentuk dokumen. "Target kami akhir pekan ini sudah selesai," kata Viryan ketika dikonfirmasi di KPU, Jakarta, Senin (1/4).

(Baca: BPN Prabowo-Sandiaga Minta KPU Segera Selesaikan DPT Bermasalah)

Soal metodologi pengecekan, Viryan menjelaskan KPU telah memeriksa langsung 2.062 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Yogyakarta. Dari 2.062 TPS yang didatangi tesebut, terdapat konsentrasi DPT dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember yang bertumpuk. 

Dengan pemeriksaan berbasis TPS ini, KPU berharap dapat menyelesaikan dugaan DPT bermasalah dengan cepat. Dia mengatakan apabila ditemukan hal lain, seperti DPT meninggal dunia, akan langsung dicoret dari daftar pemilih. Apalagi, temuan data seperti itu banyak terjadi pada Pemilu 2014. Demi mencegah kecurigaan, KPU memeriksa kembali data DPT.

Beberapa hari lalu, Viryan memang menjanjikan KPU bakal menindaklanjuti keluhan BPN dan Hasyim Djodjohadi Kusumo melalui pemeriksaan dengan cara pengambilan sampel. Namun, Hashim belum puas dengan metode pengecekan potensi DPT tak wajar yang dilakukan oleh KPU itu.

Adik kandung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ini menginginkan pemeriksaan dilakukan dengan cara faktual hingga nama dan alamat identitas. "Mereka ada cara lain, tapi kami tak puas," kata Hashim tadi siang.

(Baca: KPU Minta Kubu Prabowo-Sandi Luruskan Kisruh DPT Bermasalah )

BPN Prabowo-Sandiaga mempersoalkan masalah DPT ini  dalam diskusi bertajuk "Bongkar Carut Marut DPT" di Kompleks Parlemen, Selasa (26/3). Acara ini dihadiri Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi Amien Rais, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Rocky Gerung dan mantan Anggota KPU Chusnul Mariyah.

Dalam acara tersebut, BPN mempersoalkan data 17,5 juta DPT. Jumlah DPT tersebut dianggap bermasalah karena adanya pemilih dengan tiga tanggal kelahiran yang sama dalam jumlah jumbo. Pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari mencapai 2,3 juta, 1 Juli sebanyak 9,8 juta, dan 31 Desember sebanyak 5,4 juta.

Selain mempersoalkan data 17,5 juta DPT, mereka menemukan dugaan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi. Hal ini bisa berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa.