Komnas HAM Desak TNI Kooperatif dalam Penyelidikan Kasus Paniai
Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) kooperatif dalam memenuhi panggilan terkait penyelidikan kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua. Sejauh ini, TNI dianggap belum cukup koorperatif.
Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai M. Choirul Anam mengatakan TNI belum sekooperatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberikan keterangan atas peristiwa yang terjadi pada Desember 2014 lalu tersebut.
Padahal, Komnas HAM membutuhkan keterangan dan dokumen dari berbagai pihak untuk bisa menyimpulkan kasus pelanggaran HAM Paniai. "Kami harap TNI kooperatif dengan Komnas HAM," kata Anam saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/4).
(Baca: Masalah Papua Dinilai Belum Jadi Prioritas Paslon dalam Pilpres 2019)
Dia mengatakan apabila TNI tak memenuhi panggilan Komnas HAM maka mereka melewatkan kesempatan konfirmasi sebelum kesimpulan kasus Paniai dibuat. "Kedatangannya sebenarnya buat mereka (TNI) sendiri," kata Anam.
Meski begitu, ia membuka kemungkinan pemanggilan paksa terhadap aparat TNI yang diduga terlibat. Laporan atas kasus tersebut ditargetkan rampung tahun ini.
Kasus ini bermula dari kekerasan oleh orang tak dikenal terhadap beberapa anak di Distrik Paniai Timur, Paniai, Papua pada 7 Desember 2014. Merespons kejadian tersebut, warga menutup jalan menuntut pelaku kekerasan ditangkap.
