Revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 Akan Dikaji Setelah Real Count Rampung
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan baru akan dilakukan setelah 22 Mei 2019. Menurut Hanif, pengkajian revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 masih akan menunggu hasil penghitungan suara Pilpres 2019 secara resmi oleh KPU.
Pasalnya, wacana ini muncul sebagai janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam posisinya sebagai calon presiden petahana. "Nanti setelah pengumuman KPU mungkin baru kami kaji secara mendalam," kata Hanif di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).
Menurut Hanif, pihaknya sebenarnya sudah mendapatkan masukan terkait hal yang perlu direvisi dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Beberapa di antaranya terkait dengan peran Dewan Pengupahan dan skema penghitungan upah minimum.
Hanya saja, masukan tersebut harus ditelusuri lebih lanjut, karena ada beberapa masalah atas masukan yang berasal dari buruh. Contohnya, usulan mengenai perlunya survei komponen hidup layak (KHL) dimasukkan dalam skema penghitungan upah minimum.
Nah, Hanif mempertanyakan mengenai siapa yang akan melakukan survei dan bagaimana metodologi survei terkait. Menurutnya survei KHL yang dilakukan buruh dan pengusaha rentan menimbulkan perbedaan. Oleh karena itu, kajian terkait usulan survei KHL ini perlu dilakukan lebih lanjut.
Lebih lanjut, Hanif mengklaim PP Nomor 78 Tahun 2015 yang ada sudah cukup memberikan kepastian kepada seluruh pihak. Bagi dunia usaha, PP Nomor 78 Tahun 2015 memudahkan perencanaan karena kenaikan upah bisa diprediksi. Kepastian itu pula akan didapatkan oleh buruh. "Karena setiap tahun apapun alasannya upah buruh dijamin naik," ujar Hanif.
