PAN Berpeluang Besar Menyeberang ke Kubu Jokowi

Penulis: Fahmi Ramadhan

Editor: Agung Jatmiko

29/4/2019, 21.22 WIB

Sinyal manuver PAN dipandang Puput sebagai tanda politik pragmatis, yang merupakan konsekuensi dari penerapan presidential threshold

PAN, Jokowi, Prabowo
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri) dan Wakil Ketua DPP PAN Bara Hasibuan (kanan) memberikan keterangan di DPP PAN, Jakarta, Jumat (30/12).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menyebut, ada dua partai yang kemungkinan berbalik arah dari kubu Prabowo Subianto (Prabowo) ke kubu Joko Widodo (Jokowi), yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Di antara dua partai tersebut, Puput, begitu ia biasa disapa, menyebut kans Partai Amanat Nasional (PAN) berbalik arah mendukung kubu Jokowi lebih besar ketimbang Partai Demokrat.

Seperti yang diketahui, dua partai tersebut kian gencar diisukan keluar dari koridor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandiaga). Yang terbaru ialah pertemuan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hassan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Ia menilai  Zulkifli sangat paham konsekuensi dari pertemuan tersebut, tetapi justru Zulkifli seolah nampak ingin melihat respon dari kedua kubu. Menurutnya, dengan berinisiatif untuk bertemu dan sekadar berbincang-bincang dengan Jokowi, Zulkifli melakukan dua hal, yakni 'testing the water' kubu Prabowo-Sandiaga dan kubu pendukung Jokowi.

Puput mengungkapkan, PAN memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintahan Jokowi dan tidak memiliki sejarah luka lama seperti Demokrat. Oleh karena itu, PAN lebih berpeluang besar merapat ke kubu Jokowi. "Karena yang sama-sama kita tau bahwa Demokrat memiliki luka lama yang tidak mudah untuk dicairkan,” ujar Puput di Jakarta, Senin, (29/4).

Ia juga menyebut bahwa PAN tidak memiliki beban terlalu berat. Meski Amien Rais sebagai Dewan Pembina PAN begitu keras terhadap pemerintahan Jokowi, namun hal tersebut bukan menjadi penghalang PAN untuk masuk di koridor yang sama dengan Jokowi pada periode kedua, terbukti dengan bergabungnya PAN pada 2016 lalu, meskipun waktu Pilpres 2014 PAN berseberangan dengan Jokowi.

(Baca: DPP PAN: Komitmen PAN dengan Prabowo Hanya Sampai Pilpres 2019)

Puput mengungkapkan, jika peraturan presidential treshold dalam pemilu serentak menjadi isu retaknya hubungan beberapa partai koalisi dengan pasangan calon (paslon) yang diusung. Menurutnya, Pemilu serentak hanya membuat partai tak lebih dari sekadar pengusung calon dan lebih bersikap pragmatis ketimbang menjadi ajang unjuk ideologi partai masing-masing.

“Peraturan peresidential treshold saya rasa menjadi penyebab isu keretakan beberapa partai koalisi. Karena pada dasarnya Pemilu serentak yang seharusnya mempererat malah menjadi ajang politik pragmatis, karena hanya semata-mata mengusung Paslon tanpa menunjukan ideologi partai yang sesungguhnya,” ungkap Puput kepada wartawan.

Yang jelas, bergabung dengan Jokowi agaknya memberikan keuntungan tersendiri bagi PAN. Pasalnya, kontrak politik hanya akan berlaku selama lima tahun ke depan.

"Tahun 2024 peta politik akan berubah total jika Jokowi menang di 2019 karena tidak mungkin kembali maju pada 2024," ujarnya.

Reporter: Fahmi Ramadhan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan