DPP PAN Sebut People Power Layu Sebelum Berkembang

Penulis: Fahmi Ramadhan

Editor: Agung Jatmiko

29/4/2019, 16.42 WIB

Wakil Ketua DPP PAN menyebut people power merupakan tindakan yang tidak tepat untuk dilakukan saat ini.

people power, PAN
ANTARA FOTO/ Reno Esnir
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Eddy Suparno (kanan) di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Wakil Ketua Dewan Pengurus Partai (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan menyebutkan secara terbuka bahwa pengerahan people power bukanlah tindakan yang tepat dilakukan dalam proses pemilu saat ini.

Hal tersebut ia utarakan dalam diskusi politik bertemakan “no people no power” di D'Hotel Jakarta, Senin (29/4).  Ia secara terbuka menentang adanya people power jika dilakukan pada saat pemilu kali ini, sebab ia merasa hal tersebut sangat berbahaya jika dilakukan.

Terkait people power ini Bara menyebut bukan hanya dirinya yang menentang, melainkan banyak pihak di internal PAN juga menentang, seperti Zulkifli Hassan sebagai Ketua Umum juga menurutnya tidak pernah mengeluarkan tanggapan yang mendukung mengenai people power.

"Tidak, Ketua Umum tidak pernah mengeluarkan statement yang mendukung mengenai people power ini,” ungkap Bara.

Bara juga menegaskan bahwa isu people power ini sudah layu sebelum berkembang dan kini sejak isu tersebut dilontarkan keberadaannya kian redup, sudah tidak ada pembicaraan lagi mengenai people power. Ia pun mengatakan jika semua keputusan sudah berada di jalur yang benar yakni melalui jalur konstitusional.

Senada dengan Bara, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri menyebut, people power sangat tidak tepat jika dilontarkan sekarang, saat kondisi sedang baik-baik saja. Menurutnya, people power jauh lebih tepat jika diserukan pada saat kondisi negara sedang berada di bawah kepemimpinan yang otoriter, jika ada tirani politik seperti pada masa orde baru.

“Saya setuju dengan apa yang dikatakan bang Bara, people power jika dilakukan pada saat ini tidaklah relevan. Di tengah demokrasi kita yang sudah terkonsolidasi dengan baik, lembaga-lembaga pemerintahan kita pun masih dipercaya masyarakat. Tidak relevan jika berbicara people power dengan tidak adanya tirani politik di Indonesia,” ujar wanita yang biasa disebut Puput ini.

(Baca: Moeldoko: Menghasut untuk People Power Bisa Dipenjara)

Seperti yang diketahui, usulan adanya people power dilontarkan oleh Dewan Pembina PAN, Amien Rais. Soal people power pertama kali ia ungkapkan saat berorasi dalam aksi 313 di depan KPU, kemudian ia ulangi lagi tanggal 1 April 2019 lalu.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut telah dua kali menyerukan people power. Amien mengatakan rencana aksinya merupakan bagian dari pemberontakan sosial (social revolt) masyarakat kepada penguasa.

Menanggapi seruan people power ini, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko mengingatkan semua peserta Pemilu 2019 untuk menahan diri. Menurutnya, pengerahan massa atau people power sebagai upaya delegitimasi hasil Pemilu bisa dipidana.

Selain itu, ancaman-ancaman seperti seruan people power ini dipandang pengamat justru menjadi bumerang bagi kubu Prabowo-Sandiaga. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai ancaman tersebut membuat masyarakat tidak simpatik kepada Prabowo-Sandiaga.

(Baca: Ancaman People Power Potensi Jadi Blunder bagi Prabowo-Sandiaga)

Reporter: Fahmi Ramadhan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan