Istana Buka Peluang PAN dan Demokrat Masuk Kabinet Jokowi

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

30/4/2019, 10.44 WIB

Ada kemungkinan reshuffle kabinet dilakukan sebelum pelantikan presiden.

Sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbuka bagi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Menurutnya, hanya Jokowi yang berwenang untuk memutuskan masuk atau tidaknya pejabat dari kedua partai ke kabinet.

Moeldoko menduga, Jokowi mungkin sudah memikirkan manuver politik yang bakal terjadi. "Sekarang sudah ada koalisi, tetapi pada ujung perkembangan dinamika politik. Bisa saja ada partai lain yang bergabung, nanti ada formulasi baru," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4) petang.

Moeldoko menyatakan, ada kemungkinan reshuffle kabinet sebelum pelantikan presiden bakal terjadi. Namun, dia juga menyebutkan bisa saja pengumuman kabinet saat pelantikan.

Dia menjelaskan, Jokowi-Amin juga membuka kemungkinan PAN dan Demokrat masuk ke pemerintahan 5 tahun ke depan, meski tak harus sebagai menteri. "Negosiasi tidak hanya di kabinet, bisa saja posisi lain seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyaratan Rakyat)," ujar Moeldoko.

(Baca: PAN Berpeluang Besar Menyeberang ke Kubu Jokowi)

Dia juga belum bisa memastikan apakah bakal ada pejabat menteri yang diisi dari kalangan ulama. Mengingat Ma’ruf Amin sendiri merupakan salah satu nama besar dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia.

Sebelumnya, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menyebut, ada dua partai yang kemungkinan berbalik arah dari kubu Prabowo Subianto (Prabowo) ke kubu Jokowi, yakni PAN dan Demokrat. Di antara dua partai tersebut, Puput, begitu ia biasa disapa, menyebut kans Partai Amanat Nasional (PAN) berbalik arah mendukung kubu Jokowi lebih besar ketimbang Partai Demokrat.

Seperti yang diketahui, dua partai tersebut kian gencar diisukan keluar dari koridor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Indikasi terbaru ialah pertemuan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hassan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Ia menilai Zulkifli sangat paham konsekuensi dari pertemuan tersebut, tetapi justru Zulkifli seolah nampak ingin melihat respons dari kedua kubu. Puput mengungkapkan, PAN lebih berpeluang merapat ke kubu Jokowi. "Karena yang sama-sama kita tau bahwa Demokrat memiliki luka lama yang tidak mudah untuk dicairkan,” ujar Puput, kemarin.

(Baca: Hitung Cepat KedaiKOPI: PDIP Menang 15 Provinsi, Gerindra 5 Provinsi)

Menjelang pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa ekonom mengemukakan usulan reshuffle atau pergantian kabinet bila Jokowi terpilih kembali. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal berpendapat, sejumlah menteri ekonomi perlu diganti karena kinerjanya sangat membebani pemerintahan.

Fithra merekomendasikan reshuffle tiga menteri yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ketiga sektor kementerian tersebut dianggap memiliki segudang masalah.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menambahkan, jika terpilih kembali, Jokowi harus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

Bhima menilai BKPM gagal mendorong pertumbuhan realisasi investasi. Pada 2018, penanaman modal asing (PMA) melambat 8,8% secara tahunan. Akar permasalahan diperkirakan berasal dari sengkarut sistem Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada 2018 lalu dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Adapun, Menko Perekonomian dinilai perlu diganti dengan sosok yang lebih energik dan tegas. "Saya respek dengan Pak Darmin Nasution yang memiliki track record panjang di dunia kebijakan ekonomi. Tapi perlu diakui 16 paket kebijakan butuh akselerasi implementasi," kata Bhima.

(Baca: Bappenas: Butuh Dana Rp 466 Triliun untuk Pindahkan Ibu Kota)

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan