Rencana Pindah Ibu Kota Bertujuan Atasi Pemborosan Kemacetan Jakarta
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, inefisiensi anggaran karena kemacetan dan polusi di Jakarta berkisar Rp 80-100 triliun per tahun. Maka itu, pindah ibu kota – pusat pemerintahan -- dari Jakarta menjadi opsi yang masuk akal.
Menurut dia, bukan masanya lagi untuk berkompromi dengan pemborosan tersebut. “Akan lebih murah kalau anggaran tersebut dipakai salah satunya untuk pemindahan ibu kota atau program lain,” kata Erani dalam diskusi yang digelar Populi Center dan Smart FM di Jakarta, Sabtu (4/5).
Anggaran pemindahan ibu kota diperkirakan berkisar Rp 400-500 triliun. Untuk pendanaannya, pemerintah berencana melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan swasta. Ini untuk meminimalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(Baca: Ibu Kota Baru Butuh 40 Ribu Hektare, Pemerintah Pakai Tanah Negara)
Erani menambahkan, pindah ibu kota juga bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia. Menurut dia, pemerintah sudah membuat zonasi untuk ibu kota baru, sehingga tidak tumpang tindih dengan pusat-pusat bisnis yang sudah ada.
"Harapannya adalah ketika nanti ibu kota berpindah, maka ruang-ruang ekonomi akan terbuka lagi," ujarnya.
Hingga kini, pemerintah masih menutup rapat daerah yang potensial menjadi ibu kota baru. Namun, salah satu daerah yang santer diberitakan jadi opsi adalah Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas wilayah Palangka Raya mencapai 2.853 kilometer (km) persegi, jauh lebih besar dibandingkan Jakarta yang hanya memiliki luas 661 km persegi.
