Ibu Kota Baru Butuh 40 Ribu Hektare, Pemerintah Pakai Tanah Negara

Penulis: Cindy Mutia Annur

Editor: Martha Ruth Thertina

4/5/2019, 17.25 WIB

Tanah akan difokuskan untuk kantor pemerintahan, perumahan aparatur negara, serta sarana pelayanan sosial dasar seperti sekolah dan rumah sakit.

Sejumlah kendaraan terjebak macet di ruas jalan bebas hambatan atau Tol, kawasan Cawang UKI, Jakarta, Senin (18/3). Pertumbuhan jumlah motor dan mobil di Jakarta mencapai 12 persen per tahun atau berkisar 5.500 hingga 6000 unit per hari dan kepadatan jala
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Sejumlah kendaraan terjebak macet di ruas jalan bebas hambatan atau Tol, kawasan Cawang UKI, Jakarta, Senin (18/3). Pertumbuhan jumlah motor dan mobil di Jakarta mencapai 12 persen per tahun atau berkisar 5.500 hingga 6000 unit per hari dan kepadatan jalanan di Ibu kota disebabkan oleh tingginya pengguna kendaraan pribadi.

Pemerintah tengah merencanakan pemindahan ibu kota – pusat pemerintahan -- ke luar Jawa. Pembangunan ibu kota baru bakal menggunakan tanah negara. Dengan begitu, pemerintah tak perlu diperhadapkan dengan para spekulan tanah.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menjelaskan, berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dibutuhkan lahan sekitar 40 hektare (ha) untuk membangun pusat pemerintahan baru.

Tanah itu akan difokuskan untuk kantor pemerintahan, perumahan aparatur negara, serta sarana pelayanan sosial dasar seperti sekolah dan rumah sakit. "Itu dipastikan bersih (dari spekulan tanah),” ujar Erani dalam diskusi yang digelar Populi Center dan Smart FM, di Jakarta, Sabtu (4/5).

(Baca: Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, dari Era Soekarno hingga Jokowi)

Untuk pendanaan, pemerintah akan meminimalisir penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka itu, ia meminta masyarakat tidak khawatir bahwa rencana tersebut bakal membebani keuangan negara.

Hingga kini, pemerintah masih menyimpan rapat lokasi yang potensial menjadi ibu kota baru. Namun, salah satu kota yang santer dikabarkan menjadi opsi adalah Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah dan jumlah penduduk Palangka Raya jauh lebih besar dibandingkan Jakarta. Luas wilayah Palangka Raya mencapai 2.853 kilometer (km) persegi dengan jumlah penduduk 276 ribu jiwa. Sedangkan Jakarta hanya memiliki luas 661 km persegi dan dihuni oleh 10,5 juta jiwa penduduk.

Erani berharap, pemindahan ibu kota bisa membawa pemerataan ekonomi ke wilayah lain di luar Pulau Jawa. Meskipun, ibu kota yang baru nantinya tidak akan menggabungkan pusat bisnis dan pemerintahan seperti di Jakarta.

(Baca: Jokowi Akan Konsultasikan Tiga Calon Ibu Kota Baru kepada DPR)

Menurut dia, pemerintah sudah membuat zonasi untuk ibu kota baru, sehingga tidak tumpang tindih dengan pusat-pusat bisnis yang sudah ada. "Harapannya adalah ketika nanti ibu kota berpindah, maka ruang-ruang ekonomi akan terbuka lagi," ujarnya.

Reporter: Cindy Mutia Annur

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha