BPN Ancam Tarik Seluruh Saksi, KPU: Tak Pengaruhi Rekapitulasi Suara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, ketiadaan saksi dari salah satu kubu dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak mempengaruhi proses rekapitulasi penghitungan suara. Dengan begitu, ancaman Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak akan berpengaruh terhadap hasil Pilpres 2019.
Komisioner KPU Evi Novida Ginting menjelaskan, rekapitulasi penghitungan suara tetap sah meski saksi dari salah satu kubu di Pilpres 2019 tidak hadir. "Ada atau tidak ada saksi, pleno (rekapitulasi penghitungan suara) tetap jalan. Rekapitulasi tetap sah," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (15/5).
(Baca: KPU Minta Pihak yang Gencar Suarakan Curang Ikuti Proses yang Berlaku)
Dia menyampaikan, KPU mengundang saksi dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden untuk menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara. Meski demikian, para saksi tak bisa menentukan jalannya proses rekapitulasi.
Penyelesaian proses rekapitulasi penghitungan suara merupakan tanggung jawab KPU. KPU juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. "Itu akan menjadi tanggung jawab bagi kami untuk menyelesaikan dan menetapkannya," katanya.
Sejauh ini, ia mencatat seluruh saksi dari kedua kubu dalam Pilpres 2019 tetap menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hingga hari ini (15/5). Ada empat saksi dari BPN Prabowo-Sandiaga yang bertugas menghadiri rapat ini. Keempatnya adalah Azis Subekti, Rohmat Marzuki, Rizaldi Priambodo, dan Fitra Aulia Rahman.
Azis mengatakan, dirinya sudah sejak awal mendapat mandat untuk menjadi saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga. "Kami memang harus jadi saksi," kata dia.
(Baca: Dalih Kecurangan, Alasan Saksi Kubu Prabowo Tolak Rekapitulasi Jateng)
Padahal, BPN Prabowo-Sandiaga sempat mengancam akan menarik seluruh saksi dari rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU. Sebab, BPN menuding banyak kecurangan terjadi dalam Pemilu 2019.
"Seluruh saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang masih ada proses (rekapitulasi), kami rencanakan dan perintahkan untuk ditarik," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5) lalu.
Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan juga pernah mengatakan, banyak dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019 di Jawa Tengah. "Banyak masalah dan itu tidak terjawab, tidak dicarikan solusinya," katanya.
Menurut Ferry, dugaan kecurangan tersebut salah satunya terkait adanya surat suara yang telah tercoblos sebelum hari pemungutan suara. Ada pula masalah para saksi yang dimintai kembali tanda tangannya di formulir C1 setelah 17 April 2019. Untuk itu, sebagian saksi BPN Prabowo-Sandiaga tak mau menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di Jawa Tengah.
(Baca: Menang 5,3 Juta Suara di Jabar, Kubu Prabowo Enggan Teken Hasil KPU)
