Gudang Penuh, Bulog Minta Pemerintah Kembalikan BPNT ke Rastra

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

15/5/2019, 20.03 WIB

Skema Bantuan Pangan Non-Tunai membuat alur distribusi Bulog terganggu. Beras impor tahun lalu masih menumpuk.

Seorang petugas melakukan peninjauan gudang beras di Perum Bulog diver DI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta, (10/1).
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Seorang petugas melakukan peninjauan gudang beras di Perum Bulog diver DI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta, (10/1).

Skema penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) membuat beras di gudang Bulog menumpuk. Bulog yang sebelumnya meyalurkan Beras Sejahtera (Rastra) jadi kehilangan saluran distribusi terbesarnya.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso pun mengangkat masalah ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. Menurutnya, beras yang diam di gudang dalam waktu lama bakal menimbulkan masalah. Selain kualitas berasnya menurun, biaya sewa gudang itu akan membebani keuangan Bulog.

Dia menegaskan, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menyalurkan cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog. "Apa Negara tidak perlu cadangan pangan di Bulog? Kalau tidak perlu, Bulog tidak usah pegang cadangan lagi," ujar pria yang kerap disapa Buwas ini di Gedung DPR, Rabu (15/5).

Ia menyebut, stok beras Bulog per 13 Mei 2019 mencapai 2,09 juta ton. Rinciannya, 1,94 juta ton cadangan beras pemerintah dan 149 ribu ton beras komersial. Di antara cadangan beras pemerintah, sebanyak 1,23 juta ton berasal dari impor dan 711 ribu ton merupakan serapan lokal.

(Baca: Pengamat Menilai Pengembalian Skema BPNT Jadi Rastra Sebuah Kemunduran)

Kapasitas gudang yang terbatas membuat penyerapan beras dari petani terhambat. Hingga 13 Mei 2019, penyerapan Bulog baru mencapai 430.024 ton, jauh lebih kecil daripada semester pertama 2015 hingga 2018 yang capaiannya lebih dari 1 juta ton.

Budi mengaku terus menyerap beras petani seharga Rp 4.070 per kilogram. "Kami upayakan semaksimal mungkin, tetapi jadi masalah kalau tidak bisa simpan di gudang dan tidak bisa jual," katanya lagi.

Hingga 13 Mei 2019, penyaluran Rastra oleh Bulog baru mencapai 204 ribu ton dari penugasan 276 ribu ton. Saat ini, BPNT sudah menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan sisanya 5 juta KPM menggunakan Rastra. Tadinya, keseluruhan 15 juta KPM mendapatkan Rastra.

Bulog pun mengkaji ekspor untuk mengalirkan stok berasnya. Buwas menargetkan ekspor 100 ribu ton beras per bulan dalam waktu dekat, salah satunya ke Timor Leste.

(Baca: Masalah Ketahanan Pangan Diragukan Beres pada 100 Hari Pemerintah Baru)

Kementerian Koordinator Perekonomian kini tengah mengkaji opsi untuk penyaluran cadangan beras pemerintah di gudang Bulog. "BPNT dan beras milik Bulog sama, itu sedang kami siapkan kajian sistemnya," kata Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam kesempatan terpisah.

Menurutnya, Bulog memiliki tugas untuk penyaluran Rastra sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan kepada Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional. Alhasil, ketika pengalihan Rastra menjadi BPNT, Bulog kehilangan salah satu alur distribusinya.

"Bulog dapat tugas untuk menyerap tetapi untuk penyalurannya belum tersedia secara cukup sehingga kami pertimbangkan opsi penyaluran lewat BPNT," ujar Musdhalifah.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan