Politisi Demokrat Tegaskan Komitmen Partai Hanya Sampai 22 Mei
Partai Demokrat kembali menegaskan posisinya dalam koalisi Indonesia Adil Makmur, koalisi partai politik yang mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan, peran Demokrat dalam koalisi hanya sampai pengumuman hasil Pemilu 2019.
Mengutip Antara, Hinca menegaskan, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tetap bersama pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga hingga 22 Mei 2019.
Namun, setelah itu Demokrat bebas untuk menentukan sikap, karena setelah Pilrpes 2019 sikap partai merupakan kedaulatan masing-masing dan ia menegaskan koalisi parpol selama pencapresan bukan koalisi seumur hidup.
"Secara organisasi, Demokrat tetap bersama koalisi sampai 22 Mei, karena koalisi memang dimaksudkan untuk Pilpres. Ketika KPU sudah mengumumkan, ya pertandingan berakhir maka koalisi berakhir," ujar Hinca, di Jakarta, Senin (20/5).
Pernyataan dari Hinca ini merupakan penegasan kedua yang diungkapkan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur. Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Wakil Ketua DPP PAN Bara Hasibuan telah menegaskan bahwa komitmen antara PAN dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga hanya pada saat Pilpres 2019.
PAN memiliki hak penuh dalam menentukan masa depan partainya itu. Menurutnya, dukungan dan komitmen PAN kepada BPN benar-benar hanya sampai Pilpres, setelah itu Bara menyebut PAN memiliki otoritas penuh untuk menentukan arahnya sendiri, sebagai partai politik.
(Baca: DPP PAN: Komitmen PAN dengan Prabowo Hanya Sampai Pilpres 2019)
Demokrat dan PAN pun setelah penyelenggaraan Pemilu serentak sering diisukan bakal merapat ke kubu pendukung Joko Widodo (Jokowi), dimulai dari bertemunya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi dan kemudian Komandan Satuan Tugas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Jokowi di Istana Negara.
Sinyal pecahnya koalisi Indonesia Adil Makmur semakin menguat saat Ketua Divisi Advokasi Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan klaim kemenangan 62% yang disuarakan oleh Prabowo.
Terakhir, AHY terlihat hadir dalam diskusi tertutup yang bertajuk 'Silaturahmi Bogor Untuk Indonesia' dan menyuarakan keheranannya saat salah satu peserta Pilpres 2019 tidak mempercayai dan menolak hasil Pemilu 2019.
Menurutnya, mekanisme Pemilu 2019 yang dijalankan ini merupakan kesepakatan dari kedua kubu, baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga, beserta parta-partai yang mendukung kedua paslon ini. Sehingga, apabila ada salah satu yang tidak mempercayai mekanisme Pemilu 2019, menurutnya aneh.
"Kalau tidak mau menggunakan mekanisme Pemilu kenapa disepakati dari awal? Kalau maunya turun ke jalan, kenapa harus ada pemilu, kenapa ada pileg? Langsung aja turun ke jalan. Ini kan negara hukum," cetus AHY, Rabu (15/5).
Terkait hadirnya AHY dalam forum 'Silaturahmi Bogor Untuk Indonesia', politisi Gerindra Andre Rosiade menyebut sikap AHY tersebut tidak etis dan tidak loyal terhadap koalisi Indonesia Adil Makmur.
Namun, Hinca menekankan bahwa AHY sebagai anak bangsa wajar ikut berdialog dan berdiskusi dalam forum tersebut.
(Baca: Serukan Perdamaian, 9 Pemimpin Muda Minta Prabowo Ikut Proses yang Sah)
