Kawal Pemilu Temukan Kekeliruan, Bukan Kecurangan di Pemilu 2019
Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019 (KPJS) menemukan ada kekeliruan dalam pencatatan/penghitungan data C1 pada Pemilu 2019. Pemantauan penyelenggaraan Pemilu 2019 ini merupakan hasil kerjasama antara Network for Democracy and Electolar Integrity (Netgrit) dan Komunitas Kawal Pemilu.
Selama ini, kabar yang beredar di publik adalah terdapat kecurangan dalam penyelenggaran Pemilu 2019. Kecurangan ini dianggap mengindikasikan menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon).
Namun, dugaan adanya kecurangan ini ditepis KPJS. Temuan KPJS menemukan memang ada kejanggalan Pemilu 2019, tapi bentuknya tak seperti yang digaungkan selama ini.
Kejanggalan yang dimaksud dalam temuan KPJS adalah soal kekeliruan, mulai dari kesalahan dalam penghitungan dan penyalinan perolehan suara. Kekeliruan diungkapkan oleh Peneliti senior Netgrit, Hadar Nafis Gumay terjadi karena keletihan petugas akibat dari penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak dan juga kapabilitas dari petugas.
Hadar mengungkapkan, kesalahan dalam penghitungan yang terpantau adalah soal jumlah suara dari paslon nomor urut 01 dan 02 yang tidak sama dengan jumlah suara sah.
Kesalahan dalam menghitung adalah jumlah suara dari paslon nomor urut satu dan dua tidak sama dengan jumlah suara sah. Selain itu terdapat kesalahan dalam penyalinan suara sah dan tidak sah, sehingga kedua suara ini tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih.
(Baca: Tudingan Kecurangan dari Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019)
Selanjutnya, terdapat pula kesalahan penyalinan dari perolehan suara, yaitu saat menyalin dari C1 plano dimana jumlah suara paslon nomor urut 01 atau 02 di plano tidak sama dengan jumlah suara 01 atau 02 di salinan.
Kekeliruan ini ditemui di 24.479 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 3% dari total TPS yang ada. Namun, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suara akhir.
Hadar mengemukakan dari temuan ini dapat disimpulkan, meski ada kekeliruan namun KPU tetap merupakan penyelenggara pemilu yang kredibel dan patut diapresiasi hasil kerja serta dedikasinya.
Pemantauan berupa tabulasi perolehan suara dikatakan Hadar ternyata mengonfirmasi penghitungan suara di Situng dan hasil resmi pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.
"Hal ini menunjukkan penetapan hasil oleh KPU dapat dipercaya. Kita tidak perlu ragu dengan hasil yang ditetapkan KPU karena sudah menunjukkan kemurnian suara rakyat yang tentu tidak mengabaikan kekeliruan" ujar Hadar di KPU, Rabu, (29/5).
(Baca: Narasi Kecurangan dan Potensi Delegitimasi Pilpres 2019)
Platform Kawal Pemilu Dapat Diadopsi oleh KPU
Hingga saat ini pemantauan yang dilakukan oleh Kawal Pemilu telah mencapai 95,1% atau 777.332 TPS. Hasilnya menyatakan pasangan Jokowi-Maruf memimpin sebesar 55,19% dengan perolehan suara 80 juta.
Sementara, pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 44,81% atau 65 juta suara. Total suara yang dipantau ini tidak jauh berbeda dengan yang terdapat di Situng KPU.
Platform dari Kawal Pemilu diklaim dapat diadopsi oleh Situng KPU sehingga mengurangi beban penulisan laporan manual yang memakan waktu. Hal ini ditunjukkan dengan melibatkan masyarakat untuk melaporkan kesalahan secara langsung dengan mengupload foto C1 plano.
Setelah di upload oleh masyarakat dan tim input data, sistem handwriting recognition (OCR) dan tim data bisa mentabulasikan secara cepat dan akurat.
(Baca: Dewan Kehormatan Peringatkan Tak Asal Tuduh Pemilu 2019 Curang)
Selain itu, platform Kawal Pemilu juga dapat mendeteksi ketidakcocokan angka secara otomatis. Dengan fitur upload yang melibatkan masyarakat dan pendeteksi ketidakcocokan akan menambah akurasi e-tabulation.
Hadar juga menjelaskan platform Kawal Pemilu juga dapat memangkas waktu dalam merekapitulasi suara. Hal ini dilakukan dengan sistem e-recapitulation yang menggantikan rekapitulasi manual berjenjang.
“Apabila sistem seperti kawalpemilu.org digunakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses tabulasi dan rekapitulasi di Pemilu selanjutnya, kami optimis masa tunggu untuk mengetahui hasil akhir bisa dipangkas, akurasi data tinggi dan jam kerja terlalu panjang bisa dihindari,” kata Hadar.
