Koalisi Parpol Pendukung Jokowi dan Prabowo Diusulkan Bubar

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

10/6/2019, 08.51 WIB

Koalisi partai tak lagi dibutuhkan dalam gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

pembubaran koalisi Jokowi dan Prabowo
ANTARA FOTO/Moch Asim
Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) menyampaikan pidato politik berjudul Indonesia untuk Semua di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/4/2019).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan agar kedua pasangan calon dalam Pilpres 2019 membubarkan koalisi partai politik pendukung masing-masing. Rachland menilai Pilpres 2019 telah usai, sehingga koalisi partai pendukung tak lagi diperlukan, baik oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba,” kata Rachland melalui akun Twitternya @RachlandNashidik pada Minggu (9/6).

Secara rinci, Rachland mengusulkan agar Prabowo dapat membubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Meski Prabowo-Sandiaga saat ini tengah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Rachland menilai peran koalisi partai pendukung sudah tak lagi diperlukan.

(Baca: BPN Prabowo-Sandi Tunggu Sikap Demokrat Tentukan Pilihan Koalisi)

Sebab, ia menganggap gugatan ke MK merupakan urusan dari para pasangan calon, bukan partai politik dalam koalisi pendukung. “Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” kata Rachland.

Rachland juga menilai mempertahankan koalisi partai pendukung sama saja dengan mempertahankan polarisasi di tengah masyarakat. Hal itu berarti mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat.

Menurut Rachland, para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa. “Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput,” ucapnya.

(Baca: Silaturahmi AHY, Langkah Politik Demokrat Mendekat ke Jokowi)

Lagipula, Rachland menilai siapapun presiden terpilih dipersilakan memilih sendiri para pembantunya di kabinet. Menurut Rachland, rekam jejak partai politik selama masa kampanye yang setia dan berguna bagi direksi politik presiden terpilih tak akan pupus hanya karena koalisi bubar.

“Begitulah sistem Presidensial,” kata Rachland.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan