Pendukung Jokowi Dorong Pembenahan Birokrasi untuk Perbaiki Usaha

Muchamad Nafi
9 Juli 2019, 10:17
Pendukung Jokowi Dorong Pembenahan Birokrasi untuk Perbaiki Usaha
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Kampanye akbar dimulai sejak pukul 12.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Jokowi-Ma'ruf memberikan orasi sekitar pukul 16.30-17.00 WIB. Konser Putih Bersatu ini diisi penampilan musisi dan budayawan, dengan 500 artis akan tampil dalam acara tersebut, nama tenar yang hadir antara lain Slank, Addie MS, Bimbo, Ida Royani, Glenn Fredly, Sandy Sandoro dan Yuni Shara.

Ketua Alumni SMA Jakarta Bersatu (ASJB) Nanda Abraham berharap pemerintah membenahi proses birokrasi yang panjang untuk menggenjot kinerja dunia usaha. Padahal, Presiden Joko Widodo di periode pertamanya sudah berkali-kali menyatakan untuk membuat sistem yang efektif dan efisien serta lebih cepat. Sayangnya sampai saat ini belum berjalan maksimal.

Menurut Nanda, seluruh kebijakan yang dikeluarkan Jokowi sebenarnya sudah bagus, tetapi ada kebuntuan ditingkat penyelesaian akhir. Sehingga perlu dicarikan solusi antara kepentingan investasi serta dunia usaha dan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.

Advertisement

“Saya kira perlu dicari orang-orang yang membantu beliau dengan lebih berani untuk mengeksekusi kebijakan tersebut,” kata Nanda kepada Antara, Senin (8/7/2019). “Kalau ditanyakan kenapa ada yang tidak berani, karena ada sistem monitoring yang begitu ketat yang membuat orang menjadi takut.”

Seperti diketahui, ASJB merupakan kelompok yang mendeklarasikan dukungan saat Pilpres 2019 kepada pasangan Jokowi-Ma’aruf Amin pada 10 Februari 2019 lalu. Deklarasi ketika itu dihadiri Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua TKN Eric Thohir, dan sejumlah menteri di Kabinet Kerja.

(Baca: Kadin Minta Tugas Kemenko Maritim Tak Tumpang-Tindih di Kabinet Baru)

Ada sejumlah regulasi bagus, kata Nanda, namun gagal terlaksana. Misalnya, Peraturan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energy Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres yang ditujukan untuk 12 kota itu sampai saat ini belum ada yang jalan..

“Ada faktor apa yang menyebabkan kebuntuan itu. Ternyata, ada satu sistem di mana investasi akan masuk jika ada kepastian hukum serta keamanan pengembalian modal yang terjamin,” ujar Nanda.

Menurut dia, saat ini belum ada kepastian tentang dikeluarkannya typing fee atau angka pembayaran kepada investor. Sebagai contoh teknis, bagaimana investor mengelola sampah dan jasa pengelolaan sampah itu mendapat pembayaran.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement