Luhut: Perusahaan Tiongkok Ingin Bantu Benahi BPJS Kesehatan

Penulis: Fahmi Ramadhan

Editor: Ameidyo Daud

23/8/2019, 19.47 WIB

Masalah defisit yang dialami BPJS Kesehatan disebabkan timpangnya hitungan aktuaria dan iuran ditagihkan ke masyarakat.

Luhut, BPJS Kesehatan, Tiongkok, Ping An Insurance
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perusahaan Tiongkok yakni Ping An ingin bantu benahi masalah BPJS Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perusahaan asuransi Tiongkok yakni Ping An Insurance ingin membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbaiki defisit keuangan. Hal ini dikatakan Luhut usai bertemu Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (23/8).

Luhut mengatakan dalam pertemuan, Fahmi mengakui bahwa ada kelemahan dalam sistem BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu Ping An menawarkan pembenahan agar kondisi keuangan BPJS Kesehatan membaik. “Kemarin itu Ping An (Insurance) menawarkan bantuan untuk evaluasi sistem mereka (BPJS Kesehatan),” kata Luhut.

(Baca: Kesal soal Defisit BPJS, Sri Mulyani: Saya Bukan Menkeu Kesehatan)

Luhut menyampaikan bahwa dirinya diperintahkan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi masalah BPJS Kesehatan. Perbaikan sistem juga dapat dilakukan terintegrasi lembaga lain untuk meminimalisasi risiko tunggakan.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini memberi contoh Kepolisian hingga Imigrasi dapat dilibatkan untuk memberikan hukuman bagi peserta yang tidak membayar iuran. “Bukan pidana, tapi perdata. Artinya, perlu ada punishment dulu,” kata Luhut. 

Sedangkan Fahmi mengapresiasi Luhut yang ikut membenahi kondisi keuangan BPJS. Menurut Fahmi, Luhut menginginkan iuran BPJS Kesehatan disesuaikan dengan hitungan yang berlaku. 

(Baca: BPJS Kesehatan: Kenaikan Iuran Mendesak )

Dia juga menjelaskan masalah yang dialami BPJS Kesehatan disebabkan timpangnya hitungan aktuaria dan iuran ditagihkan ke masyarakat. Ini yang mengakibatkan hingga kini defisit keuangan meningkat hingga berpotensi mencapai Rp 28,5 triliun tahun ini.

“(Pelayanan) Kelas II harusnya (secara aktuaria) Rp 63 ribu lalu ditetapkan (iuran) Rp 51 ribu, artinya diskon hampir Rp 12 ribu,” katanya.

 

 

 

 

Reporter: Fahmi Ramadhan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN