Sri Mulyani Ingin Angka Kemiskinan Cetak Rekor Terendah Lagi pada 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap angka kemiskinan akan semakin menurun dan kembali menyentuh rekor terendah pada tahun depan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2020), angka kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 8,5% hingga 9%.
"Tadinya sudah single digit, ini sudah rekor (sepanjang sejarah) Indonesia. Kami harapkan muncul rekor baru di bawah 9% pada 2020," katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di hari yang sama.
Pemerintah dalam RAPBN 2020 juga menargetkan tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan rasio gini turun ke kisaran 0,375-0,38 dari tahun ini di kisaran 0,382. Untuk itu, sejumlah program perlindungan sosial yang sudah dijalankan bakal kembali diterapkan pada tahun depan.
(Baca: Perang Dagang jadi Tantangan Pemerintahan Berikutnya )
Meski cukup ambisius, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menilai target kemiskinan di tahun depan masuk akal. Target tersebut, menurut dia, masih sesuai dengan tren penurunan kemiskinan dalam lima tahun terakhir.
"Target kemiskinan 2020 yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masuk akal," ucap dia dalam rapat kerja pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8).
Hal ini ia jelaskan karena memang dalam 5 tahun terakhir persentase penduduk miskin makin menurun. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 11,25% pada Maret 2014, kemudian turun menjadi 11,12% pada Maret 2015, lalu turun menjadi 10,86% pada Maret 2016. Pada Maret 2017, tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 10,64% dan menurun lagi pada Maret 2018 menjadi 9,82% dan Maret 2019 menjadi 9,41%.
Kendati demikian, Suhariyanto mengingatkan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tahun depan. "Tantangan pertama yaitu disparitas yang tinggi antarprovinsi Indonesia," ujarnya.
(Baca: Tertekan Ekonomi Global, Defisit APBN Juli 2019 Capai Rp 184 Triliun)
Disparitas, menurut dia, terlihat dari angka kemiskinan DKI Jakarta yang berada pada kisaran 3,47%, sedangkan Papua yang berada pada 27,52%.
Kemudian, mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan yang mencapai 60,25%. Mayoritas penduduk miskin juga berada di sektor pertanian yang mencapai 49,41%.
Tantangan lainnya yang harus diperhatikan pemerintah, menurut dia, yaitu 73,41% penduduk miskin berpendidikan rendah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan Tamat SD. Terakhir, banyak penduduk miskin yang minim aliran listrik, sarana sanitasi dan air bersih tidak memadai.
